Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Raskin, Bitung dan Minahasa Selatan Paling Tertib

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Beras impor asal Thailand beredar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 20 Februari 2015. Bulog memastikan tak akan impor beras tahun 2015. Sebab harga beras pada 2015, diyakini tidak akan terlalu bergejolak karena produksi berlimpah. TEMPO/Subekti
Beras impor asal Thailand beredar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 20 Februari 2015. Bulog memastikan tak akan impor beras tahun 2015. Sebab harga beras pada 2015, diyakini tidak akan terlalu bergejolak karena produksi berlimpah. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara menyatakan hingga April 2015, pihaknya baru menyerap beras petani sebanyak 1.200 ton atau 7,06% dari target 2015 sebanyak 17.000 ton.

Kepala Divre Perum Bulog Sulut Yayan Suparyan mengatakan rendahnya serapan beras diakibatkan masih tingginya harga di produsen.

"Harganya masih tinggi. HPP kan Rp7.300 per kilogram, tapi harga di produsen masih di atas itu," katanya, Jumat 8 Mei 2015.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu agar harga di tingkat produsen bisa sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

Dia mengungkapkan stok saat ini masih aman untuk tiga hingga empat bulan ke depan. Bahkan, pengisian stok juga telah diusulkan ke pusat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Khusus untuk beras miskin (raskin), lanjutnya, di Sulut ada dua daerah yang menurutnya paling tertib yakni Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Menurutnya, kedua daerah tersebut paling tertib dalam melakukan pembayaran beras raskin. Padahal, untuk beras raskin 2014, masih ada sejumlah daerah di Sulut yang menunggak.

"Masih ada tunggakan di bawah Rp200 juta. Kabupaten Minahasa Tenggara misalnya masih ada sekitar Rp41 juta dan Kabupaten Minahasa Utara sekitar Rp43 juta," katanya.

Dia berharap untuk beras raskin pada tahun ini bisa lebih tertib sehingga tidak terlalu merepotkan. "Saya optimistis tahun ini lebih baik dan saya harap pemerintah daerah bisa bekerja dengan baik dan benar," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

17 Desember 2023

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyalami anaknya Didit Prabowo saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023. Partai Gerindra menggelar konsolidasi internal partai jelang Pemilu 2024 membahas strategi pemenangan Prabowo-Gibran di pilpres serta pemenangan Partai Gerindra di Pileg. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.


Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

7 Desember 2019

Suasana antrian ratusan pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang hendak berbelanja di Jakgrosir, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 6 Juni 2018. TEMPO/Adam Prireza
Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.


Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

2 Juli 2019

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, melakukan kunjungan kerja terkait pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), di daerah Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 1 Februari 2019. (dok Kemensos)
Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

Bulog sudah menyiapkan stok 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni- Desember 2019.


Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

2 Juli 2019

Stok beras di gudang Bulog Jakarta.(dok.Kementan)
Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

Kondisi beras Bulog itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena disimpan terlalu lama.


Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

5 Desember 2017

Presiden Jokowi bersiap melepaskan anak panah saat mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 28 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

Presiden Jokowi meminta penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tak telat walau hanya sehari.


Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

20 April 2017

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berada di depan ruang Vihara Buda yang ada di SMP Yos Soedarso Purwakarta, Selasa, 1 November 2016. TEMPO/Nanang Sutisna
Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

Menurut Bupati Dedi Mulyadi, jumlah keluarga penerima manfaat di Purwakarta pada 2017 sudah mengalami penurunan secara signifikan.


Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

7 Maret 2017

TEMPO/Arie Basuki
Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

Di Jawa Barat, beras sejahtera dirapel tiga bulan dan bantuan pangan nontunai baru tersalur Rp 1,4 miliar.


Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

22 Februari 2017

Ekspresi seorang anak yang ikut mengantri mendapatkan jatah beras Raskin yang dibagikan gratis di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat (23/5). Setiap rumah mendapat jatah beras raskin itu sebanyak 2 kg. Warga mendapat jatah Raskin setiap satu bulan sekali. TEMPO/Prima Mulia
Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

Keberadaan alokasi raskin digantikan bantuan pangan nontunai berupa buku tabungan dan kartu penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110 ribu per bulan.


Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

22 Februari 2017

Beras untuk orang miskin. Tempo/Andri Prasetyo
Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat berharap tak ada persoalan terkait dengan penetapan pagu kebutuhan raskin NTB sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog NTB.


Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

22 Januari 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyanyap mie instan di posko pengungsian Gempa Pidie. Dinsos Aceh
Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

Khofifah ingin memastikan bantuan beras sejahtera yang diterima warga berkualitas bagus.