Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 'Bersih-bersih' ala Menteri Susi  

image-gnews
MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tengah membuka lelang jabatan untuk pejabat eselon I. Langkah ini dinilai sebagai cara Susi untuk “bersih-bersih” di Kementerian Kelautan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Riza Damanik, mengapresiasi langkah Menteri Susi untuk mengganti jajaran eselon I. Menurut Riza, langkah tersebut bertujuan untuk ‘membersihkan’ lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari sistem buruk yang selama ini sudah mengakar.

“Prinsip dasarnya. Jika ada sampah yang masuk ke dalam sistem, sampah itu harus dibuang,” ujar Riza kepada Tempo, Jumat 8 Mei 2015.

Sampai saat ini Susi belum mau mengumumkan posisi apa yang bakal diganti. Namun, Menurut pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal ada tiga hingga empat posisi eselon I yang akan dicopot.

Riza mengatakan jabatan di eselon I tergolong rawan diselewengkan. Misalnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dilansir mudah mengobral perizinan. Sebab, direktorat tersebut begitu mudah mengeluarkan izin untuk perusahaan dan kapal-kapal yang melanggar aturan seperti menangkap dengan alat tangkap terlarang yaitu trawl serta kapal yang menggunakan anak buah kapal asing. Saat ini posisi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dijabat  oleh Gewlyn Jusuf.

“Awal mula praktik pencurian bermula dari ketidakpatuhan aparat KKP sendiri. Seharusnya KKP lebih cermat lagi dalam memilih perusaahaan mana saja yang bisa mendapatkan izin,” ujar Riza.

Selain itu, ucapnya, setelah  diberlakukan moratorium eks kapal asing pada 3 November 2014, ada tujuh izin kapal eks kapal asing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Kasubag Humas Perikanan Tangkap, Hendythos, menjelaskan pada saat itu perizinan tujuh kapal diproses sebelum ditetapkannya moratorium. Dengan demikian,  proses perizinan tujuh kapal tetap diberikan.

Tak hanya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dinilai bermasalah. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP2K) ditengarai menuai utang negara. Saat ini yang menduduki posisi sebagai Dirjen KP2K yaitu Sudirman Saad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan kinerja atas perlindungan ekosistem dan terumbu karang pada 2011 sampai dengan semester I 2012, program tersebut dinilai tidak efektif. Misalnya, program Coremap atau perlindungan terhadap terumbu karang dengan memanfaatkan management information system (MIS) senilai Rp 1 miliar sebagai salah satu sarana monitoring Coremap tidak berjalan optimal.
“Tapi program Coremap kerjasama luar negeri ini malah diperpanjang lagi. Padahal anggarannya besar tapi kontribusi minim. Dari semua Direktorat Jenderal, KP2K ini yang paling besar meningkatkan utang luar negeri,” ujar Riza.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga dinilai tak begitu baik. Posisi tersebut saat ini diduduki oleh Saut Hutagalung. Direktorat ini disebut-sebut kerap mempromosikan ikan dari perusahaan terindikasi illegal fishing dan tidak patuh aturan ke dalam ajang pameran tahunan di Brussels. “Harusnya kalau tidak patuh, tidak boleh mendapatkan insentif pasar luar negeri,” kata Riza.

Riza berharap agar proses seleksi ini dapat berjalan dengan transparan dan terbuka agar publik dapat menyampaikan masukan terhadap rekam jejak para pelamar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, mengatakan lelang jabatan ini merupakan respon dari tuntutan masyarakat yang senantiasa menginginkan pelayanan yang lebih bagus, transparan, profesional dari aparat pemerintah. Fokus dari penataan jabataan ini sendiri terkait dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, seperti perizinan, kepelabuhanan, dan sertifikasi.

Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan lelang jabatan ini dilakukan untuk mengembangkan gagasan baru yang sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Susi mengatakan bahwa anak buahnya juga harus mampu menyesuaikan ritme kerja. “kalau saya lari, harus bisa lari juga. situasinya harus sudah diganti dengan ide yang baru,” ujar Susi.

Dari mulai dibukanya pendaftaran online sejak 27 April sampai dengan 8 Mei 2015, sudah ada 110 pelamar yang ingin menduduki posisi eselon I di antaranya dari kalangan PNS yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gelwyn Jusuf, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Sudirman Saad. Sedangkan dari kalangan non-PNS salah satunya Manajer Unit Pengolahan Ikan (UPI) Cabang Jambi Perum Perikanan Indonesia Indar Wijaya. Pendaftaran online sendiri ditutup pada 10 Mei 2015.

DEVY ERNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

52 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.


Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

58 hari lalu

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.


Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Petugas KKP menangkap kapal nelayan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, 16 Mei 2021. Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.


Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

14 Januari 2024

Foto udara jutaan pendukung Houthi berunjuk rasa mengecam serangan udara yang dilancarkan AS dan Inggris terhadap Houthi, di Sanaa, Yaman 12 Januari 2024.  Houth Media Center/Handout via REUTERS
Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

Top 3 dunia adalah Eropa terpecah dalam serangan Houthi Yaman, AS mengungkap dugaan suap ke pejabat RI, hingga kapal tanker gunakan kru Cina.


Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

13 Januari 2024

Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi saat di wawancarai awak media usai melakukan sosialisasi PP 26 tahun 2023 di Batam, Selasa (25/7/2023). Foto Yogi Eka Sahputra
Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga terima suap dari perusahaan asal Jerman. Ini tanggapan KKP.


Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

5 Januari 2024

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

"Manfaatkan peluang dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik," kata Jokowi.


Wartawan Tempo Menang Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari

14 Desember 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2023 kategori Foto Jurnalistik, Media Online, Media Televisi, dan Media Cetak pada acara puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Ecovention - Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Kamis (14/12/2023). Tahun ini, KKP menerima lebih dari 350 karya yang dikirimkan para jurnalis dari berbagai wilayah Indonesia.
Wartawan Tempo Menang Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari

Febriani, Wartawan Tempo juara pertama pada Kategori Cetak pada lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2023.


Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

6 Desember 2023

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.


Penyelundupan Benih Lobster ke Vietnam Marak, Negara Rugi hingga 30 Triliun

1 Desember 2023

Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin meninjau kesiapan kapal patroli bersama menangkap pelaku penyeludupan BBL di Indonesia, Jumat 1 Desember 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Penyelundupan Benih Lobster ke Vietnam Marak, Negara Rugi hingga 30 Triliun

Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) terus marak terjadi ke negara Vietnam melalui Singapura.