Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontras Prihatin Pembaiatan Kaum Syiah Menjadi Sunni  

Editor

Kurniawan

image-gnews
Sejumlah Muslim Syiah melakukan doa bersama dalam aksi keprihatinan
Sejumlah Muslim Syiah melakukan doa bersama dalam aksi keprihatinan "Malam Seribu Lilin" di Tugu Proklamsi, Jakarta Pusat, (28/8). Mereka berkabung atas terjadinya penyerangan warga Syiah di Sampang, Madura. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COSampang - Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) prihatin dengan adanya pembaiatan terhadap pengikut ajaran Syiah untuk kembali ke ajaran Sunni di Kabupaten Sampang, Madura. Koordinator Kontras Surabaya Andi Irfan mengatakan yang lebih ironis lagi, Pemerintah Kabupaten Sampang memiliki andil sehingga acara pembaiatan tersebut terlaksana.

Menurut Andi, sikap Pemkab Sampang tersebut adalah bukti bahwa negara ikut memusuhi kaum minoritas. "Dalam undang-undang sudah jelas bahwa negara wajib menjamin kebebasan beragama setiap warganya," katanya kepada Tempo, Rabu, 13 Mei 2015.

Padahal, ujar Andi, dalam kasus Syiah dan Sunni di Sampang, pemerintah daerah setempat mestinya bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun. Sikap netral itu dibutuhkan agar pemerintah bisa menjadi fasilitator bagi terciptanya perdamaian antara kubu yang berseteru. "Pembaiatan bukan solusi. Negara tidak bisa memaksa warganya pindah keyakinan," ujar dia.

Andi juga mempertanyakan motif acara pembaiatan tersebut diekspose ke media. Yang pasti, kata dia, pembaiatan tersebut makin memperkuat citra kepada masyarakat Sampang bahwa Syiah benar-benar sesat. "Padahal, Syiah bukan aliran sesat," tegas dia.

Pemimpin Syiah Sampang di Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo, Iklil Almilal, kata Andi, sudah tahu soal pembaiatan tersebut. Iklil tidak heran karena bukan kali pertama terjadi. "Ustad Iklil tidak kaget karena prinsipnya tidak ada paksaan dalam beragama," kata dia lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono menegaskan pembaiatan tersebut dinilai merupakan satu-satunya solusi agar para pengikut Syiah bisa kembali pulang ke kampung halamannya dan diterima masyarakat. "Silakan tanya sendiri. Baiat itu syarat dari masyarakat kalau pengikut Tajul Muluk ingin pulang ke Sampang," katanya.

Pada Jumat pekan lalu Hanafi bin Dulhalik, pengikut Syiah asal Desa Gadding Laok, Desa Bulu'uran, Kecamatan Karang Penang, dibaiat untuk kembali ke ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Acara pembaiatan dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempat, Kecamatan Omben. Baiat tersebut diklaim atas kehendak Hanafi yang baru pulang dari Malaysia.

MUSTHOFA BISRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel
Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.


212 Pengungsi Syiah di Sidoarjo Jadi Pemilih Pilkada Sampang

20 Februari 2018

Seorang warga Syiah bersama harta bendanya saat akan di pindahkan dari tempat pengungsian di GOR Bulutangkis, Sampang, Madura, (20/6). Ribuan santri dan warga Madura menuntut Pemerintah Sampang untuk memindahkan warga Syiah dari Madura. TEMPO/Fully Syafi
212 Pengungsi Syiah di Sidoarjo Jadi Pemilih Pilkada Sampang

Pilkada Sampang diikuti tiga pasangan calon.


Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Aktivis HAM Kontras membagikan stiker bertemakan HAM saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk memperingati pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti
Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.


Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai fit and proper tes sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, 6 Desember 2017.  Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir 6 jam, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI


KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017
KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.


Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Ilustrasi kekerasan. radiocacula.com
Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.


Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Koordinator Kontras, Yati Andriyani. TEMPO/Rezki A.
Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.


Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

29 Oktober 2017

Aktivis KontraS, Satrio Wirataru (kiri) dan Alex Argo Hernowo (kanan) menunjukan foto-foto bukti penyiksaan terhadap Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia di Kantor KontraS, Jakarta, 28 Maret 2015. KontraS menemukan fakta yang memperkuat dugaan adanya rekayasa kasus. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.


Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

24 Oktober 2017

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengantarkan ribuan kartu pos bergambar mendiang Munir untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Sekertariat Negara, Jakarta, 17 Januari 2017. Dalam ribuan kartu pos tersebut terdapat sejumlah tanda tangan masyarakat dari 20 daerah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

Komisi Kepresidenan dinilai akan memudahkan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.


Tolak Lupa, Kontras Ajak Warga Piknik ke Lokasi Tragedi Semanggi  

18 September 2017

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi Peringatan 17 Tahun Tragedi Semanggi 1998 dilokasi tertembaknya Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan) mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat peristiwa Semanggi I di Kampus Atma Jaya, Jakarta, 13 November 2015. TEMPO/Subekti
Tolak Lupa, Kontras Ajak Warga Piknik ke Lokasi Tragedi Semanggi  

Kegiatan ini mengajak masyarakat dan anak muda agar selalu mengingat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus membangun kesadaran pada kasus HAM.