TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap keputusan pemberhentian Retno Listyarti, mantan Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, menabrak banyak aturan. "Pemberhentian itu juga bernada diskriminatif," kata Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Muhammad Isnur di Menteng, Ahad, 17 Mei 2015.
Sebelumnya, Retno diberhentikan sebagai Kepala SMA Negeri 3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 355 Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015. Surat tersebut mencabut mandat Retno sekaligus memindahkannya sebagai guru di SMA Negeri 13. Alasan pemberhentian karena Retno meninggalkan sekolah saat ujian nasional berlangsung dan menganggap lebih mementingkan Federasi Serikat Guru Indonesia tempat Retno menduduki jabatan sekretaris jenderal.
Isnur menambahkan, setidaknya ada tujuh kesalahan yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam kasus pemberhentian Retno. Pertama, surat keputusan mengatur pemberhentian dan pemindahan Retno. Namun tak ada satu pokok pembahasan yang menyebutkan sekolah tujuan Retno setelah diberhentikan sebagai kepala sekolah. "Hanya membahas pencabutan mandat dan revisi tunjangan."
Kedua, pemberhentian Retno karena alasan meninggalkan sekolah selama sejam dianggap berlebihan. Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan pegawai negeri hanya dapat teguran lisan ketika tak masuk selama lima hari berturut-turut.
Adapun kesalahan Dinas yang ketiga ialah memeriksa Retno selama tujuh jam tanpa henti pada 21 April 2015. Menurut Isnur, Retno tak diberi kesempatan membela diri dan tak didampingi penasihat hukum. Bahkan ponselnya disita dan tak diberi makanan selama pemeriksaan. "Ini langkah yang intimidatif," ucapnya.
Dinas, kata Isnur, juga tendensius dalam menentukan derajat kesalahan Retno dengan hanya berlandaskan ketidakhadirannya saat hari kedua ujian nasional. Idealnya, ada bukti lain yang dipakai seperti kartu kehadiran dan keterangan saksi untuk menentukan apakah Retno meninggalkan kewajibannya sebagai kepala sekolah.
Isnur juga mengungkapkan Dinas tak proporsional dan transparan. Sebab, surat pemberhentian diteken Kepala Dinas pada 7 Mei 2015. Lantas, pada 8 Mei 2015, ada pelantikan pejabat Kepala SMA Negeri 3 yang baru menggantikan Retno. Barulah, pada 11 Mei 2015, Retno menerima surat keputusan dan diminta menyiapkan serah-terima jabatan dan acara pisah-sambut. "Harusnya Retno sudah menerima surat itu minimal tujuh hari sebelum pelantikan pejabat baru," Isnur menjelaskan.
Adapun kesalahan terakhir Dinas yang menganggap Retno lebih mementingkan FSGI ketimbang tugasnya sebagai kepala sekolah juga tak berdasar. Sebab, jabatan Retno di FSGI bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi perbaikan pendidikan di DKI Jakarta.
RAYMUNDUS RIKANG
