TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sering melakukan rotasi pegawai mendapat kritik dari pengamat. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai langkah Ahok, sapaan Basuki, akan menimbulkan demoralisasi di kalangan pejabat DKI Jakarta.
"Kerja sesuai peraturan dimarahi, tak kerja juga dimarahi, maka mereka kini cenderung menunggu perintah atasan saja," ujar Agus saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Mei 2015.
Ahok melantik 649 pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah DKI Jakarta, Senin pagi, 18 Mei 2015, di halaman Balai Kota, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan pelantikan pegawai negeri DKI yang ketiga sejak Ahok menjadi gubernur.
Menurut Agus, pergantian pejabat yang terlalu sering juga berpotensi mengacaukan ritme kerja. Sebab, pejabat baru belum tentu sepaham dengan program yang sudah dirintis pejabat lama. "Semua program pembangunan bisa mandek, apalagi tahun ini harus mengejar keterlambatan pencairan anggaran," ujar Agus.
Agus mengapresiasi semangat yang hendak ditularkan Ahok lewat sistem rotasi pejabat. Namun, kata dia, mantan Bupati Belitung Timur itu juga harus berlaku adil pada anak buahnya
Agus mencontohkan anak buah Ahok yang kena rotasi tak pernah diberi catatan soal kelemahan kerja mereka. Padahal, masukan itu amat penting bagi pegawai tersebut untuk mengoreksi dan memperbaiki pola kerja pribadi. "Umumkan saja kepada publik alasannya, sehingga masyarakat bisa sekaligus mengontrol kinerja pegawai itu," dia menjelaskan.
RAYMUNDUS RIKANG
