TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan penuntasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 7.000 hektar lebih per tahun.
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera Adjar Prajudi menuturkan agenda tersebut sudah masuk dalam RPJMN 2015-2019 dalam program 100-0-100.
Artinya, pemerintah akan menyediakan fasilitas air minum layak 100%, penuntasan kawasan kumuh sampai 0%, dan memberikan sarana akses sanitasi yang ideal 100%. Upaya penanganan kawasan kumuh di perkotaan menyisakan luasan 12% atau sekitar 38.431 hektar.
“Setiap tahun kami menargetkan pembenahan 2% atau 7.000 hektar lebih, sehingga pada 2019 kawasan kumuh di perkotaan menjadi tidak ada,” ujarnya di Kantor Kementerian PU-Pera, Selasa (26/5/2015).
Sebagai langkah awal, sambungnya, wali kota ataupun bupati mengajukan luasan area kumuh di wilayahnya masing-masing yang sesuai dengan kategori kurang layak.
Adapun kategori penilaian tersebut mengandung tujuh aspek, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, air limbah, sampah, dan pengamanan kebakaran.
Menurut Adjar, tantangan penuntasan kawasan kumuh sekaligus penyediaan sarana air minum dan akses sanitasi semakin sulit, seiring bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan.
Data dari BPS menyebutkan pada 2025, 68% penduduk Indonesia akan bertempat tinggal di kota. “Bertambahnya pendduduk otomatis menaikkan angka kebutuhan sebuah wilayah terhadap air minum, listrik, sanitasi. Ini menjadi satu tantangan yang perlu kita selesaikan,” tuturnya.
