TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil siang tadi meluncurkan 24 layanan perizinan berbasis internet. Program ini diluncurkan guna meminimalisir tatap muka yang biasa dilakukan antara pengusaha dan pemerintah.
“Dimulai mendaftar, membayar, sampai penerimaan naskah akan dikirimkan tanpa mempertemukan pemerintah dan pengusaha secara langsung,” ujar Ridwan Kamil, saat ditemui Tempo di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Jalan Cianjur, Bandung, Kamis, 28 Mei 2015. Naskah perizinan akan dikirmkan melalui jasa pos, langsung ke alamat pengusaha.
Sedikitnya pertemuan antara pemerintah dan pengusaha, kata Ridwan Kamil, dapat menurunkan potensi pungutan liar. “Enggak ada lagi peluang-peluang yang memungkinkan adanya negosiasi,” kata Ridwan Kamil. Program ini diluncurkan demi memantapkan reformasi birokrasi yang saat ini tengah diusahakan Pemkot Bandung.
Nantinya, para operator akan berkumpul di Gedung BPPT Bandung. Sebagian dari mereka akan mengurus data yang masuk dan sebagiannya lagi bekerja sebagai pemandu. Hal tersebut dilakukan karena Pemkot Bandung khawatir masih terdapat pengusaha yang tak bisa mengoperasikan layanan online.
Ridwan Kamil mencontohkan, penerimaan Peserta Didik Baru berbasis online ini dapat mengecilkan peluang pungutan liar hingga Rp 30 miliar. Selain pada pendidikan, layanan serupa sudah diterapkan di bidang kesehatan.
Menurut dia, reformasi birokrasi Kota Bandung tidak dilakukan seperti pada kota lainnya. Bandung berfokus pada penerapan teknologi untuk menunjang tugas pemerintah, dan meminimalisir adanya penyimpangan. Akibat reformasi ini, Ridwan Kamil optimistis Pemkot Bandung akan menerima penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sebelumnya, Deputi Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengakui hal tersebut. “Kota Bandung mengalami banyak perubahan dari sisi reformasi birokrasi. Ibarat menyembuhkan orang sakit, Bandung sudah sembuh dari penyakitnya dan mulai bisa berjalan,” ujar Ateh, kemarin. Kementeriannya menyebutkan penilaian itu berdasarkan kajian selama beberapa bulan pada Bandung.
Ateh melanjutkan, sebelum dipimpin Ridwan Kamil, Kota Bandung memiliki nilai rapor merah dalam soal reformasi birokrasi. Namun sekarang, Bandung mendapatkan rapor hijau, karena telah menggelar sejumlah inovasi dalam birokrasi.
Misalnya, Ateh menjelaskan, Pemkot Bandung transparan dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Pemkot Bandung pun baru saja menyelesaikan perbaikan manajemen kerja pada organisasinya.
“Biasanya sebuah kota memerlukan waktu sepuluh tahun untuk melakukan ini. Ridwan Kamil memang punya kelebihan,” ujar dia. Saat ini, ia mengaku tengah menunggu inovasi Ridwan Kamil dalam dokumentasi pertanggungjawaban kinerja.
Menurut hasil kajiannya, Pemkot Bandung sudah banyak melakukan perubahan pada kepala pemerintah tingkat tiga. “Saat saya lihat, sekarang itu para camat sudah bisa berpidato dengan baik dan lancar di depan umum. Itu dampak dari reformasi birokrasi yang baik,” ujar dia.
PERSIANA GALIH
