TEMPO.CO, Yogyakarta - Pakar politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, pesimistis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak bisa menciptakan perubahan. Alasannya, penyelenggaraan pilkada serentak tidak akan mampu membuahkan struktur kekuasaan yang lebih baik di daerah. "Bisa saja berjalan lancar secara prosedural, tapi konflik masih akan terjadi," katanya, Ahad, 31 Mei 2015.
Arie memperkirakan sederet persoalan lama, seperti konflik sengketa hasil pilkada, saling gugat antar-kontestan, dan terpilihnya kepala daerah yang tidak kompeten, akan tetap bermunculan. Menurut dia, residu proses demokrasi ini tetap berpotensi muncul meskipun sistem di daerah telah berubah. "Sebab, sistem pemilu baru, tapi partai politik tidak berbenah," ujarnya.
Semestinya, dia mengatakan, pilkada serentak menjanjikan perubahan dalam hasil proses demokrasi di daerah. Momentum ini menyediakan kesempatan ruang demokrasi yang sangat besar untuk kontestasi. Tapi, Arie menilai, sistem pemilihan yang baru ini tidak diimbangi dengan kapasitas partai yang membaik.
Akibatnya, sistem pemungutan suara yang berubah tidak diikuti kemunculan kandidat-kandidat baru yang menjanjikan perbaikan. "Sebab partai tak berubah. Supplier kandidat kepala daerah sama, dan pilihannya pun sama dengan pilkada sebelumnya."
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
