Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

APRIL Group Terapkan Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Pabrik kertas. TEMPO/ MahanizarDjohan
Pabrik kertas. TEMPO/ MahanizarDjohan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan kertas APRIL Group yang merupakan induk usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper memastikan untuk menghilangkan kegiatan deforestasi dari rantai pasoknya melalui kebijakan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management policy) SFMP versi 2.0 dengan menambahkan sejumlah indikator.

Presiden Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group, Praveen Singhavi, mengatakan langkah itu untuk memastikan, seluruh bahan baku yang digunakan perusahaan berasal dari pemasok yang bebas dari deforestasi. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah besar dalam 15 tahun pengelolaan hutan oleh kelompok usahanya.

“SFMP ini benar-benar tentang bagaimana konservasi diterapkan saat ini, bukan sekadar janji di masa mendatang. Kami menerapkan bebas deforestasi, konservasi, memberi manfaat secara sosial dan ekonomi bagi Indonesia, serta masa depan yang lebih lestari bagi perusahaan dan pelanggan kami,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis, 4 Juni 2015.

Melalui SMFP 2.0,  APRIL memastikan untuk menghentikan pemanenan kayu yang bukan berasal dari tanaman sejak 15 Mei 2015.  APRIL juga memastikan seluruh rantai pasok bahan bakunya bebas dari deforestasi serta menambah penilaian stok karbon tinggi untuk memperkuat upaya konservasi yang dilakukan.

APRIL pun berhasil memperoleh capaian bagus untuk program ambisius konservasi hutan seluas areal tanaman. Saat ini luas hutan yang dikonservasi mencapai 70% dari target 480.000 hektare.

Penguatan SFMP juga memastikan APRIL akan meningkatkan pengelolaan gambut, dan lebih transparan dengan prinsip Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan) dalam menjalankan kemitraan dengan masyarakat.

Penguatan SFMP itu juga diiringi dengan bergabungnya Greenpeace untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut. Sebelumnya telah dibentuk komite penasehat parapihak (Stakeholder Advisory Commitee/SAC) yang terdiri dari Budi Wardhana (WWF Indonesia), Peter White (WBCSD), Jeff Sayer (James Cook University), Al Azhar (Lembaga Adat Melayu Riau), and Chairman Joe Lawson, yang memantau pelaksanaan kebijakan terbaru APRIL grup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengkampanye hutan Greenpeace Indonesia Bustar Maitar menjelaskan langkah Greenpeace mendukung APRIL karena ada komitmen kuat dari manajemen kelompok tersebut untuk menjaga hutan alam dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

“Melihat komitmen APRIL, kami cukup optimis SFMP 2.0 ini bisa diwujudkan di lapangan,” kata Bustar.

Dengan komitmen seperti yang dicanangkan APRIL grup, maka langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong pengelolaan hutan produksi lestari akan lebih mudah diwujudkan.

Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera Parthama menyambut baik langkah APRIL grup. “Pemerintah secara adil akan mendukung langkah-langkah yang diambil dengan tetap mengawasi implementasinya,” katanya.

Dia mendorong agar perusahaan lain bisa mengikuti langkah APRIL grup. Menurut dia, hal itu dikarenakan produk ramah lingkungan kini sudah menjadi tuntutan global.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.


Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.


Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.


Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Matahari bersinar melalui pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bialowieza, di dekat desa Bialowieza, Polandia 30 Mei 2016. Hutan purba terakhir di daratan Eropa ini memiliki luas 580 mil persegi. REUTERS
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.


Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.


Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.