Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Pilkada, PDIP Kumpulkan Dana dari Kandidat  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Seorang pemilih Pilkada Gubernur Jateng memasukkan surat suara seusai mencoblos  di TPS 85 di Nayu, Solo (26/5). Tempo/Ukky Primartantyo
Seorang pemilih Pilkada Gubernur Jateng memasukkan surat suara seusai mencoblos di TPS 85 di Nayu, Solo (26/5). Tempo/Ukky Primartantyo
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah membebani biaya kepada para bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Saweran para kandidat yang terkumpul sebanyak Rp 2,6 miliar akan digunakan untuk biaya survei guna mengetahui popularitas dan elektabilitas para calon dalam pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sekretaris PDIP Jawa Tengah Bambang Kusriyanto menyatakan berdasarkan formulir kesanggupan, nilai totalnya seharusnya Rp 4,9 miliar. “Tapi ternyata yang terkumupul hanya Rp 2,9 miliar karena ada yang tidak membayar sesuai kesanggupan awal,” kata Bambang Kusriyanto di Semarang, Jumat, 5 Juni 2015.

Biaya survei ditanggung secara gotong royong oleh para bakal calon kepala daerah yang berniat maju menggunakan kendaraan PDIP.

Sebanyak 112 bakal calon kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mengisi formulir kesanggupan membantu biaya survei pilkada. Nominal saweran dari para calon sangat bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga ada yang menembus angka Rp 200 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bambang menyatakan biaya survei yang dikeluarkan para kandidat akan dikembalikan secara penuh kepada bakal calon kepala daerah yang tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Namun PDIP akan mengucapkan terima kasih jika uang tersebut tidak diambil dan dihibahkan kepada partai.

Menurut Bambang, biaya survei di setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Tiap kabupaten/kota berkisar antara Rp 115 juta hingga Rp 130 juta tergantung luas wilayah masing-masing. Daerah dengan wilayah luas, seperti Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Blora, Grobogan, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya survei yang besar. Sedangkan daerah dengan wilayah tidak luas, seperti Kota Surakarta, kebutuhannya lebih sedikit.

Bambang enggan menyebut lembaga survei apa yang digunakan untuk melakukan survei di 21 kabupaten/kota tersebut. Bambang hanya memberikan bocoran sedikit bahwa lembaga survei yang digunakan adalah lembaga yang menangani survei pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 lalu.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

22 hari lalu

Personel Brimob Polda Jabar berupaya membubarkan unjuk rasa saat simulasi gabungan pengamanan Pilkada di Indramayu, Jawa Barat, Senin 16 Oktober 2023. Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang diikuti 800 personel gabungan itu untuk meningkatkan kesiapan petugas yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.


Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota


Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pendopo Balai Kota, Senin, 31 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.


Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.


Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.


Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020


Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 28 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma
Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.


Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.