Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Susi Sedih Kapal Hai Fa Pembawa Hiu Martil Berlayar Lagi  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Grafis
Grafis "Menteri Susi Vs Kapal HAI FA"
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapal MV Hai Fa dilepaskan pada Senin malam, 1 Juni 2015. Kapal berbobot 4.306 gross ton ini pergi dari sandaran di wilayah Pangkalan Lantamal IX Ambon menuju negara asal, Cina, tanpa mengantongi surat persetujuan berlayar dan surat laik operasi.

Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membenarkan soal kabar tersebut. “Benar. Mereka tidak membawa surat izin berlayar,” ujar Susi melalui pesan pendek yang diterima Tempo pada Kamis, 4 Juni 2015.

 Susi amat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Sebab, Kementerian Kelautan saat ini tengah membuka perkara baru kasus Hai Fa yang sedang diproses oleh tim gabungan yang terdiri atas Mabes Polri, Kementerian Perhubungan, dan Bea-Cukai.

Kapal Hai Fa sebelumnya hanya didenda Rp 200 juta karena kedapatan membawa hiu martil. Putusan tersebut dinilai Susi terlalu ringan sehingga pihaknya melakukan upaya banding.

Ketua Satuan Tugas Anti-Illegal Fishing Mas Achmad Sentosa mengatakan lepasnya Hai Fa disebabkan Kejaksaan tidak mengajukan kasasi atas putusan Hai Fa. Bunyi amar putusan pengadilan Ambon yang dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi yaitu menetapkan barang bukti berupa kapal Hai Fa dikembalikan kepada pemilik sah PT Hai Yi melalui terdakwa, yaitu nahkoda kapal. “Sehingga putusan ini menjadi final. Satgas sangat menyayangkan Kejaksaan tidak mengajukan kasasi,” ujar Achmad.

Achmad menilai putusan Hai Fa tidak mencerminkan keadilan dan semangat dalam memberantas illegal fishing. Menurut dia, seharusnya, jika upaya banding ditolak, Kejaksaan menempuh upaya hukum lain, yaitu kasasi. "Tapi itu tidak diajukan oleh Kejaksaan," ujar Acmad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain berlayar tanpa dilengkapi surat izin, kata Achmad, Hai Fa diketahui tidak menyalakan alat navigasi pengawasan kapal, yaitu vessel monitoring system (VMS) dan automatic identification system (AIS). Hai Fa telah mematikan AIS sejak 17 April dan VMS sejak 30 April.

“Ini merupakan tindakan terlarang dan diancam hukuman,” ujar Achmad. Achmad menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha mencegah Hai Fa keluar dari perairan Indonesia, sayangnya usaha tersebut belum berhasil.

Achmad menegaskan, lepasnya Hai Fa tidak menyurutkan pemerintah untuk memproses pelanggaran hukum yang telah dilakukan Hai Fa. Pihaknya akan berupaya melakukan tracking kapal Hai Fa dengan menggandeng Interpol untuk menelusuri keberadaan kapal tersebut.

DEVY ERNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

48 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

50 hari lalu

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

51 hari lalu

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok


Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

52 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.