Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pentagon Terbitkan Buku Panduan Perang Militer AS

Editor

Abdul Manan

image-gnews
AP/Charles Dharapak
AP/Charles Dharapak
Iklan

TEMPO.CO, Washington - Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, pekan lalu menerbitkan buku yang sangat penting. Buku berjudul Panduan Hukum Perang Departemen Pertahanan AS setebal 1.204 halaman itu berisi manual hukum untuk perang. Buku panduan yang diterbitkan pada 12 Juni 2015 itu bisa diakses di sini.

Menurut Kelsey D. Atherton dalam situs Popular Science edisi 16 Juni 2015, sejak Perang Dunia II, berbagai cabang militer AS sudah biasa menerbitkan panduan untuk tugas khusus, dan beberapa panduan yang lebih baru yang menyebutkan ihwal pesawat tak berawak atau yang kerap dikenal sebagai drone.

Buku panduan terbaru ini membahas robot bawah air Angkatan Laut dan manual Angkatan Udara memasukkan drone sebagai pesawat militer. Buku panduan Pentagon ini, yang berlaku untuk seluruh militer Amerika, menyodorkan secara jelas visi yang cukup komprehensif ihwal bagaimana militer memahami drone dalam hukum perang.

Menggunakan nomenklatur yang disukai militer, mereka disebut "pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh" dan kadang-kadang juga dikenal sebagai "kendaraan udara tak berawak." (Kata "drone" sendiri tidak muncul dalam panduan itu, meskipun kata itu berasal dari militer.)

Militer sudah pasti memiliki pesawat "yang dikendalikan dari jarak jauh" tersebut di masa lalu. Saat ini serangan menggunakan pesawat tak berawak itu menjadi alat utama pemerintah Presiden Barack Obama dalam perang anti-terorisme dan anti-pemberontakan.

Pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh itu pertama muncul di panduan Pentagon itu dalam daftar "contoh senjata lain yang sah" bersama senapan dan senjata non-mematikan. Senjata ini dibedakan dengan senjata yang dilarang, seperti gas beracun atau laser menyilaukan.

Drone juga masuk dalam kategori yang berbeda dengan "jenis senjata tertentu dengan aturan khusus soal penggunaannya", seperti hulu ledak nuklir atau herbisida. Ini berarti Pentagon melihat drone sebagai alat yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut ini kutipan dari buku panduan perang baru militer AS tentang drone. "... Pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Tidak ada larangan dalam hukum perang perihal penggunaan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh (juga disebut "pesawat tak berawak "). Senjata tersebut menawarkan keunggulan dibanding sistem senjata lainnya."

Kemudian di panduan bagian 14.3.3 Status Pesawat Militer dikatakan bahwa drone dapat dikategorikan sebagai pesawat militer jika digunakan oleh militer suatu negara.

Tidak pernah ada keraguan bahwa Pentagon akan menyetujui penggunaan pesawat dalam perang. Tapi yang luar biasa adalah ada pembenaran cukup luas untuk mencakup serangan yang ditargetkan ala Central Intelligence Agency (CIA) dan pembunuhan terhadap orang yang tidak berada di medan perang.

Ada dua catatan kaki yang mendukung klasifikasi hukum drone sebagai senjata normal, dan keduanya datang dari John Brennan, Direktur CIA saat ini. Brennan diketahui sebagai arsitek utama program pembunuhan dengan drone dalam pemerintahan Barack Obama.

POPULAR SCIENCE | ABDUL MANAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Meski Dibangun 1.000 Tentara AS, Pentagon: Pelabuhan Gaza Baru Siap Setelah 60 Hari

19 hari lalu

Sebuah truk mengangkut ribuan paket bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat untuk Gaza, di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Asia Barat Daya, 1 Maret 2024. Presiden AS Joe Biden menyebut akan ada bantuan lebih besar yang kemungkinan akan didistribusikan ke Gaza lewat jalur laut. U.S. Air Force/Handout via REUTERS
Meski Dibangun 1.000 Tentara AS, Pentagon: Pelabuhan Gaza Baru Siap Setelah 60 Hari

Pentagon menyatakan rencana Presiden Joe Biden untuk membangun pelabuhan terapung militer untuk mempercepat bantuan ke Gaza memerlukan waktu 60 hari


Pentagon: Tiga Tewas dalam Kecelakaan Helikopter Garda Nasional AS

19 hari lalu

Ilustrasi Helikopter Jatuh. shutterstock.com
Pentagon: Tiga Tewas dalam Kecelakaan Helikopter Garda Nasional AS

Pentagon mengKonfirmasi tiga orang tewas dalam kecelakaan helikopter Garda Nasional AS di dekat perbatasan Texas-Meksiko.


Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin Dilarikan ke Unit Perawatan Kritis

45 hari lalu

Presiden AS Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin (Reuters: Jacquelyn Martin/Pool)
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin Dilarikan ke Unit Perawatan Kritis

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dirawat di unit perawatan kritis di Washington, setelah sebelumnya mengakui mengidap kanker


Biden: Serangan AS ke Houthi Yaman Tak Bikin Mereka Gentar

19 Januari 2024

Pesawat RAF Typhoon kembali ke RAF Akrotiri setelah menyerang sasaran militer di Yaman selama operasi koalisi pimpinan AS, yang ditujukan pada milisi Houthi yang didukung Iran yang telah menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah, di Siprus, d12 Januari 2024. Pesawat RAF Typhoon adalah jet tempur multi-peran dengan mesin ganda generasi keempat yang berkemampuan tinggi dan sangat lincah. Sgt Lee Goddard/UK MOD/Handout via REUTERS
Biden: Serangan AS ke Houthi Yaman Tak Bikin Mereka Gentar

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui serangan AS dan sekutu mereka yang menargetkan kelompok Houthi Yaman tidak membuat kelompok itu gentar


Pentagon: Serangan AS dan Inggris ke Houthi Yaman Berdampak Baik

12 Januari 2024

Pasukan Houthi mengambil posisi di garis depan di distrik al-Jubah di provinsi Marib Yaman dalam pengambilan bingkai dari video yang dibagikan oleh pusat media Houthi 2 November 2021. Pusat Media/Handout Houthi via Reuters
Pentagon: Serangan AS dan Inggris ke Houthi Yaman Berdampak Baik

Serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap pasukan Houthi yang didukung Iran di Yaman memiliki "dampak yang baik," kata juru bicara Pentagon.


AS Geger, Menhan Austin Rahasiakan Operasi Kanker Prostat bahkan ke Presiden Biden

10 Januari 2024

Presiden AS Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin (Reuters: Jacquelyn Martin/Pool)
AS Geger, Menhan Austin Rahasiakan Operasi Kanker Prostat bahkan ke Presiden Biden

Presiden AS Joe Biden baru mengetahui bahwa Menteri Pertahanannya, Lloyd Austin, mengidap kanker prostat pada hari Selasa


Lagu Baru Kino Pentagon, Bercerita tentang Menyayangi Diri

9 Januari 2024

Kino Pentagon. Instagram
Lagu Baru Kino Pentagon, Bercerita tentang Menyayangi Diri

Kino Pentagon meluncurkan single pertama berjudul Fashion Style dalam naungan manajemen Naked Company pada Senin, 8 Januari 2024


Kino Pentagon Meluncurkan Lagu Baru Fashion Style

9 Januari 2024

Kino Pentagon. Instagram
Kino Pentagon Meluncurkan Lagu Baru Fashion Style

Kino Pentagon meluncurkan single berjudul Fashion Style pertama dalam naungan manajemen Naked Company pada Senin, 8 Januari 2024


Rahasiakan Sakitnya, Menhan AS Austin Tuai Kecaman

8 Januari 2024

Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin menghadiri Sesi Pleno Pertama Dialog Shangri-La IISS ke-20 di Singapura, 3 Juni 2023. REUTERS/Caroline Chia
Rahasiakan Sakitnya, Menhan AS Austin Tuai Kecaman

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menuai kecaman karena tidak mengungkapkan sakitnya meski dirawat di rumah sakit seminggu.


Operasi Prosperity Guardian Pimpinan AS Menunjukkan Keretakan Besar

24 Desember 2023

Helikopter militer Houthi terbang di atas kapal kargo Galaxy Leader di Laut Merah dalam foto ini yang dirilis 20 November 2023. Media/Handout Militer Houthi melalui REUTERS/File Foto
Operasi Prosperity Guardian Pimpinan AS Menunjukkan Keretakan Besar

Perpecahan yang muncul dalam Operasi Prosperity Guardian dengan beberapa negara Eropa menolak mengerahkan kapal di bawah komando AS.