Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jenderal Moeldoko: Pemilihan Wakil Otoritas Panglima TNI

image-gnews
Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada acara pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri di markas 700/Raider di Makassar, 11 Mei 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada acara pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri di markas 700/Raider di Makassar, 11 Mei 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.COJakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pemilihan Wakil Panglima TNI sepenuhnya merupakan otoritas Panglima. Nantinya, nama yang dipilih hanya perlu dilaporkan ke Presiden. "Namanya pasti disiapkan, tak perlu disebutkan dulu," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 23 Juni 2015.

Moeldoko menambahkan, apabila peraturan presiden tentang susunan organisasi cepat rampung, dia yang akan mengusulkan calon wakilnya. "Jika perpres terlambat, berarti panglima baru." 

Menurut Moeldoko, kehadiran jabatan baru ini tak akan membuat TNI terpecah. Justru wakil panglima dapat membantu panglima mengambil komando ketika tak ada di tempat. Fungsi operasional tambahan ini justru akan membuat TNI lebih menyatu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan peraturan presiden akan rampung pada bulan Juli. Tak ada kriteria khusus atau sistem rotasi dalam pemilihan wakil panglima. Semuanya mengikuti aturan internal di Mabes TNI. Seperti, ada proporsi jabatan bintang empat dan bintang tiga untuk setiap angkatan.

TIKA PRIMANDARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

1 November 2023

Sebelum diusulkan menjadi calon tunggal Panglima TNI, pada 25 Oktober 2023 lalu, Agus Subiyanto baru saja dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan telah mengirimkan surat kepada DPR RI soal usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada pekan lalu. Jokowi pun menyatakan pemilihan Agus karena dia dinilai memiliki semua kriteria sebagai Panglima TNI. TEMPO/Subekti
Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan.


Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

24 November 2022

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat meninjau keamanan menjelang KTT G20 di Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 11 November 2022. Peninjauan oleh Panglima TNI tersebut guna memastikan kesiapan pengamanan para kepala negara dan pimpinan organisasi dunia yang akan hadir di lokasi tersebut dalam rangkaian kegiatan KTT G20. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Galih Pradipta
Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengumumkan calon Panglima TNI pada Senin, 28 November 2022.


Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

27 Juni 2022

Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

institusi pertahanan negara tidak langsung berdiri dengan nama Tentara Nasional Indonesia, atau disingkat TNI, termasuk jabatan Panglima TNI.


Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

31 Desember 2021

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya ditengah peresmian Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 9 November 2021. FOTO/Setpres
Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

Prabowo memang tengah banyak menemui Kepala matra. Selasa lalu, ia juga menerima kunjungan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

8 Desember 2017

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto (depan) menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 7 Desember 2017. DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menjabat sebagai Panglima TNI saat Indonesia mulai memasuki tahun politik, pilkada 2018 dan pemilu 2019.


Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

6 Desember 2017

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto bersiap menjalani fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, 6 Desember 2017. Marsekal Hadi Tjahjanto diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menerapkan konsep network centric warfare. Hadi Tjahjanto menyebut ini program prioritasnya.