TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pedagang Pesta Rakyat (PRJ) Jakarta di Senayan menuntut tanggung jawab penyelenggara PRJ dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal dana ganti rugi sewa kios. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah provinsi tak punya tanggungan apa pun soal PRJ Senayan.
"Pak Wagub (Djarot Syaiful Hidayat) kan hanya menerbitkan surat dukungan. Dia juga tertipu," kata Basuki, saat ditemui di Balai Kota, Selasa, 23 Juni 2015.
Ahok, sapaan Basuki, mengatakan Djarot hanya bermaksud untuk membantu PKL dan UMKM yang ingin berjualan. Ahok tak melihat kesalahan Djarot dalam hal ini. Ahok mengatakan, Djarot hanya ingin berbaik hati pada warga DKI.
Sayangnya, PRJ di Senayan berlangsung buruk. Acara yang diselenggarakan selama enam hari tak mampu menarik banyak pengunjung. Para pedagang pun merugi karena penyelenggara sempat tak mengalirkan listrik untuk setiap kios. Menanggapi hal itu, Ahok berpesan pada Djarot untuk berhati-hati lain waktu.
"Mas, di Jakarta harus banyak suudzonnya karena banyak tukang tipu dan sandiwara," kata Ahok menirukan kembali perkataannya kepada Djarot.
Ahok juga mengatakan, pihak penyelenggara yang seharusnya digugat para pedagang. Hal ini dikarenakan seluruh wewenang dan operasional dikerjakan oleh swasta, dalam hal ini PT Pradana Grasindo Convex. Ahok juga mengatakan, pedagang pun dianjurkan segera lapor ke polisi ketimbang menggugat pemerintah provinsi.
Menurut Ahok, Djarot juga kapok memberi dukungan kepada acara swasta seperti ini. Lain kali, kata dia, Djarot akan lebih berhati-hati saat menerima tawaran program dukungan dalam rangka menyemarakkan HUT DKI. "Kejadian ini tak akan terulang tahun depan," kata Ahok.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
