TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia Adjie Alfaraby mengatakan saran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengandeng Koalisi Merah Putih ke dalam kabinet merupakan keputusan yang realistis.
Sebab, saat ini posisi pemerintah sangat lemah di parlemen. “Saat ini Jokowi sangat kesulitan jaga ritme pemerintahan,” kata Adjie ketika dihubungi Tempo, Minggu 28 Juni 2015.
Menurut dia, dengan mengandeng setidaknya dua partai lain, Koalisi Indonesia Hebat akan lebih berkuasa di parlemen mengawal program pemerintah. Adjie mengangap Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional adalah pilihan tepat bagi Jokowi.
Sebab meski tak bergabung dalam koalisi pemerintah, kedua partai tersebut cenderung mendukung program-program Presiden Jokowi. “Di luar kedua partai tersebut juga boleh, tergantung komunikasi Jokowi,” kata dia.
Namun Presiden Jokowi harus siap menghadapi kecaman besar dari masyarakat. Sebab isu kabinet sangat sensitif di masyarakat, sebab sejak awal Jokowi sudah mengingkari komitmennya memprioritaskan menteri profesional dari pada kader partai.
“Tapi cara ini lebih baik dilakukan demi menyelamatkan program pembangunan pemerintahan Jokowi agar tidak dipersulit lagi di DPR,” kata Adjie. “Salah satu triknya, dengan memilih kader parpol (di luar KIH) yang berkompeten di bidangnya.”
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah membuka peluang partai politik dari koalisi non pemerintah bergabung dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, hal itu diperlukan demi menjaga stabilitas politik nasional.
"Presiden perlu pertimbangkan dukungan dari partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Hebat agar dukungan signifikan dan stabilitas politik dapat terjaga," kata Ahmad di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Juni 2015.
Menurut dia, dengan bergabungnya partai lain dalam kabinet, maka proses politik di parlemen akan memudahkan pemerintahan Jokowi. Apalagi, saat ini jumlah kursi partai pengusung Jokowi dan JK di Dewan Perwakilan Rakyat tak mencapai angka ideal yaitu 50 persen plus satu. Belum lagi posisi PDIP yang tak memiliki satupun kursi pimpinan komisi di lembaga legislatif itu.
INDRA WIJAYA
