TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. Kedatangan Yusril untuk mendaftarkan kepengurusan baru PBB pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.
"Tadi saya sudah bertemu Menteri Yasonna Laoly dalam rangka pengesahan susunan pengurus DPP PBB dan perubahan AD/ART partai," kata Yusril di Kementerian Hukum, Selasa, 30 Juni 2015.
Berkas kepengurusan, menurut Yusril, sebenarnya telah diserahkan sejak pekan lalu. Hari ini dia menghadap Menteri Hukum untuk menyerahkan surat permohonan yang sudah ditandatangani dan melengkapi persyaratan pengesahan sesuai ketentuan undang-undang.
Yusril berharap permohonan itu segera ditindaklanjuti Menteri Hukum. "Dalam waktu seminggu ini kiranya susunan pengurus PBB sudah dapat dikeluarkan," ucapnya.
Struktur kepengurusan PBB dipimpin oleh Yusril, yang terpilih untuk kedua kalinya secara aklamasi dalam muktamar di Jawa Barat bulan lalu. Adapun Ketua Majelis Dewan Syuro PBB dijabat M.S. Kaban, dan Sekretaris Jenderal PBB dijabat Jurhum Lantong. "Sekjen kami ini dari generasi muda agar ada regenerasi di PBB."
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Hukum Ansarudin turut menerima kedatangan Yusril. Menurut Ansarudin, sesuai aturan, Kementerian akan memverifikasi dulu berkas permohonan yang diajukan PBB. "Kalau lengkap akan lebih cepat selesai," ujarnya.
Daftar susunan kepengurusan PBB antara lain:
Ketua Umum: Prof Dr Yusril Ihza Mahendra
Wakil Ketua Umum/Ketua Harian: H Jamaluddin Karim
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: H.M. Syarifien Maloko
Wakil Ketua Umum Bidang Pengkaderan: Ir H Edy Wahyudin
Wakil Ketua Umum Bidang Eko dan Pembangunan: Prof Dr Mashululhaq
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
