TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan gegabah menghilangkan fasilitas bus sekolah yang diklaim menelan anggaran banyak.
Ahok memilih mengeksekusi kebijakan itu sampai transportasi publik di Ibu Kota terintegrasi. "Tunggu sampai Transjakarta, Kopaja, dan Metro Mini aksesnya sampai ke rumah-rumah," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 1 Juli 2015.
Pemerintah Provinsi DKI hendak menghapus bus sekolah yang identik dengan kelir kuning itu. Sebab, bus sekolah menelan anggaran operasional hingga puluhan miliar. Fasilitas itu tak cukup menarik minat siswa. Sebab, siswa di DKI lebih memilih menggunakan moda transportasi lain.
Menurut Ahok, langkah awal yang sudah dimulainya ialah mengajak Kopaja bergabung dengan PT Transjakarta. Jika semua transportasi publik itu sudah terintegrasi, ucap Ahok, siswa tak kesulitan lagi menjangkau angkutan ke sekolah dari rumah.
Ahok menjelaskan, dialihkannya bus sekolah ke Transjakarta juga menunggu siswa memegang Kartu Jakarta Pintar. Kartu itu bakal menjadi tiket elektronik untuk masuk ke halte-halte Transjakarta. "Mereka tinggal tunjukkan kartu, tempel ke loket, dan naik bus itu sampai sekolah atau rumah dengan gratis," ucap Ahok.
Soal bus sekolah yang tak lagi dipakai, Ahok sudah menyiapkan rencana. Ahok bakal mengalihkan armada bus sebagai moda angkutan pegawai negeri DKI atau dihibahkan ke rumah sakit sebagai kendaraan operasional.
Saat ini ada 174 bus sekolah di DKI, tapi hanya 114 unit yang beroperasi. Sisanya tak berfungsi dengan baik sehingga harus dikandangkan. Dari 114 unit ini, 45 unit terdiri atas bus kecil yang berkapasitas 19 tempat duduk dan 69 unit bus besar berkapasitas 23 tempat duduk.
RAYMUNDUS RIKANG