TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan tim ekonomi Kabinet Kerja harus mampu mengatasi krisis global. Apalagi saat ini ekonomi dunia mengalami perlambatan, belum lagi bangkrutnya Yunani yang mungkin berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
"Presiden harus memikirkan orang yang punya pengalaman mengantisipasi persoalan ekonomi ketika krisis, misalnya ketika krisis ekonomi 1998 atau 2008 dulu," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Juli 2015.
Namun Pramono menolak menyebutkan nama ketika ditanya apakah Sri Mulyani dan Darmin Nasution memenuhi kualifikasi tersebut. "Tak etis menyebutkan nama, karena semua tahu reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," ucapnya.
Menurut Pramono, pembahasan reshuffle di Istana Negara tak mengalami deadlock. Presiden diyakini hanya mengambil momentum yang tepat, yakni seusai Idul Fitri atau akhir Juli. Begitu pula pelantikan Panglima TNI dan Kepala BIN baru yang akan dilantik seusai Lebaran.
Sementara itu, Ketua Komisi Keuangan Fadel Muhammad memuji kinerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, komunikasi politik Bambang dengan DPR sangat baik.
Buktinya, Bambang berhasil meyakinkan DPR untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). "Padahal ini dari dulu tidak pernah sepakat untuk mencabut," kata Fadel.
INDRI MAULIDAR
