TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih memendam amarah dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
Padahal Ahok, panggilan Basuki, sudah memenuhi keinginan BPK untuk mempekerjakan dua stafnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun lalu.
Rekrutmen dua pegawai BPK itu untuk memperbaiki status laporan keuangan yang diperoleh pada 2013. Saat masih dipimpin duet Joko Widodo–Ahok, pemerintah DKI juga memperoleh predikat wajar WDP.
“Sekarang ini saya kurang apa? Saya coba biar laporan DKI sesuai dengan kemauan BPK, dua anggota mereka saya rekrut tapi masih saja dapat WDP,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 9 Juli 2015.
Ahok menjelaskan dua mantan pegawai BPK itu kini menjadi pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kebijakan itu ditempuh agar pemerintah DKI punya standar yang sama dengan metode audit yang diterapkan BPK, yakni sistem audit berbasis aktual.
Toh, nyatanya, lembaga audit anggaran itu tetap mencatat 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun yang terindikasi dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Dia menambahkan, BPK masih mencatat temuan dalam pengelolaan anggaran DKI karena mengaudit berdasarkan prinsip prosedural belaka, bukan substansial. Dia kembali mencontohkan pembelian lahan seluas kira-kira tiga hektare di dekat Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. BPK menyebut pembelian itu kemahalan Rp 191 miliar.
Catatan itu diberikan karena BPK menengarai pemerintah DKI membeli lahan itu tak melalui proses taksir harga (appraisal), melainkan langsung dengan banderol nilai jual objek pajak (NJOP).
Padahal, menurut Ahok, harga appraisal pasti jauh lebih tinggi dibandingkan NJOP. “Mereka berpikirnya secara prosedural saja dan ini yang saya protes,” ujarnya.
RAYMUNDUS RIKANG
