Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketika Menteri Siti Terperanjat Melihat Empat Titik Api

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Hutan di Ketapang, Kalimantan Barat. Foto:Ardiles Rante / Greenpeace
Hutan di Ketapang, Kalimantan Barat. Foto:Ardiles Rante / Greenpeace
Iklan

TEMPO.CO, Pontianak - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melihat langsung empat titik api yang berada di kawasan perkebunan kelapa sait di kawasan Kalimantan Barat. Dia akan segera mencari tahu perusahaan pengelola perkebunan berdasarkan titik koordinat. "Sudah kami catat, nanti kami sesuaikan dengan peta yang kami miliki. Akan kami surati, karena kami yang memberi izin," katanya.

Satu di antara hotspot tersebut berada di samping pabrik pengolahan kelapa sawit. Selain menyurati perusahaan dan Direktur Jenderal Perkebunan, data mengenai perusahaan itu akan diteruskan ke Pemerintah Kalimantan Barat dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Siti menyatakan, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah yang tampak dari udara mempunyai sebaran hotspot yang banyak.

Namun, luasannya kecil-kecil. Siti menduga hotspot tersebut akibat kegiatan masyarakat dalam melakukan pembakaran lahan. Dari pantauan udara, Siti melihat sebaran hotspot banyak di sekitar perumahan warga. Untuk kasus ini, Siti merujuk pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana petani diperbolehkan melakukan pembakaran lahan untuk areal kurang dari dua hektar.

"Kalau seratus petani membakar lahan, sudah dua ratus hektare titik apinya. Ini bisa disiasati dengan mengeluarkan peraturan daerah," kata Siti. Dia mencontohkan, Kalimantan Tengah mengantisipasi pembakaran hutan dengan membuat Perda larangan membakar di musim kemarau. Siti menyarankan pemerintah Kalimantan Barat membuat aturan larangan serupa melalui surat edaran.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan, Kalimantan Barat baru melakukan rapat koordinasi antarinstansi terkait dengan penetapan status siaga. "Untuk Siaga Darurat itu bisa ditetapkan Gubernur, tetapi untuk status darurat harus ditetapkan sedikitnya oleh pemerintahan dua kabupaten," ujarnya.

Untuk percepatan, Christiandy mengatakan, rapat koordinasi akan ditingkatkan menjelang mengingat musim kemarau masih panjang. Selain itu, rekayasa teknologi untuk pengolahan lahan tanpa bakar juga akan terus dilakukan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tengah mengembangkan penggunaan trikoderma, yaitu sejenis cendawan yang dapat menambah unsur hara tanah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nantinya, cendawan ini akan berperan penting dalam pengolahan lahan tanpa bakar. Para petugas diberdayakan untuk mengadopsi ilmu dari para penyuluh pertanian. Sebanyak 1.800 lebih anggota Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat ini, akan mengajarkan cara membuat trichoderma kepada para petani di penjuru Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat, Hazairin Haderi, mengatakan trichoderma adalah sejenis cendawan yang dapat menambah unsur hara dalam tanah. Nantinya, cendawan ini akan berperan penting dalam pengolahan lahan tanpa bakar.

Menurut Hazairin, selain berkembang biak secara alami di alam bebas, trichoderma dapat juga dibiakkan secara buatan. Prosesnya melalui dua tahapan yaitu starter dan pembiakan pada media tanah. Untuk starter, digunakan beras, sekam padi, dan biang Trichoderma Sp. Biang ini tersedia di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan dan bisa dikembangkan.

ASEANTY PAHLEVI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

43 hari lalu

Alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang di kawasan Kali Gang Sentiong, Johar Baru, Jakarta, Senin 12 Februari 2024. Penurunan APK dan pembersihan lingkungan karena telah memasuki masa tenang menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. TEMPO/Subekti.
Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.


Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif

50 hari lalu

Petugas memeriksa sampah plastik yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) saat melakukan pemeriksaan lanjutan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 19 Juni 2019. Tim gabungan Kemenko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Batam melanjutkan pemeriksaan terhadap kontainer sampah plastik yang diindikasi terkontaminasi limbah B3. ANTARA
Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif

Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif."


Kala Posisi Duduk Mendes dan Menteri KLHK di Rapat Kabinet Jokowi Jadi Bahan Candaan

9 Januari 2024

Para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergurau mengenai warna dan posisi duduk dalam sidang paripurna kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kala Posisi Duduk Mendes dan Menteri KLHK di Rapat Kabinet Jokowi Jadi Bahan Candaan

Para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergurau mengenai posisi duduk dalam sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju pagi ini.


Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

30 November 2023

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar/Foto: Instagram/Siti Nurbaya Bakar
Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata.


MA Tolak Kasasi Jokowi dan Menteri LHK Soal Polusi Udara, Begini Awal Mulanya

26 November 2023

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) meninjau pembibitan tanaman di Persemaian Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 21 September 2023. Presiden meninjau langsung perkembangan pembibitan 38 jenis bibit tanaman yang nantinya untuk mendukung penghijauan di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA/Sigid Kurniawan
MA Tolak Kasasi Jokowi dan Menteri LHK Soal Polusi Udara, Begini Awal Mulanya

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Presiden Jokowi serta Menteri LHK sehubungan gugatan polusi udara. Bagaimana kasus ini bermula?


Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Seorang wanita berenang di kolam renang rooftop di depan Menara Petronas yang diselimuti kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 September 2015. Kabut asap tersebut berasal dari hasil pembakaran lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan.  REUTERS/Olivia Harris
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.


Jawaban Menteri Siti Nurbaya Perihal Tudingan Eskpor Asap ke Malaysia

20 Oktober 2023

Kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia 3 Oktober 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain
Jawaban Menteri Siti Nurbaya Perihal Tudingan Eskpor Asap ke Malaysia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginginkan Indonesia dan Malaysia saling belajar terkait persoalan kebakaran hutan.


Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Massa membawa poster saat melakukan aksi demonstrasi protes perubahan iklim ketika kabut asap menutupi kota akibat kebakaran hutan di Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah, 20 September 2019 REUTERS/Willy Kurniawan
Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.


Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

7 Oktober 2023

Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin memberikan kode saat berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.


Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

7 Oktober 2023

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.