TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar resmi menggandeng delapan lembaga survei untuk menentukan kader mereka yang bisa maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2015. Langkah ini termasuk untuk mencegah konflik kepentingan antara kedua kubu kepengurusan partai itu.
"Karena waktu sangat tipis, kami hanya minta dua hasil survei yaitu popularitas dan elektabilitas," kata Wakil Ketua Umum versi Musyawarah Nasional Ancol, Yorris Raweyai kepada jurnalis setelah berhalal bihalal di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, pada Jumat 17 Juli 2015.
Seluruh lembaga survei, menurut Yorris, telah meneken kerja sama dengan pengurus Golkar kemarin malam di lantai 17, Hotel Sultan. Pertemuan yang dikomandani Mohamed Suleman Hidayat tersebut telah sepakat menggunakan jasa lembaga survei untuk penentuan caleg di beberapa daerah.
Meski demikian, Yorris mengklaim tak hafal lembaga survei apa saja yang telah menandatangani kesepakatan dengan Golkar.
"Awalnya kami meminta 17 lembaga survei yang sudah terakreditasi Komisi Pemilihan Umum," kata dia. "Tapi karena waktunya singkat, kami ambil delapan saja untuk dua tolak ukur."
Yorris mengklaim seluruh lembaga survei itu sudah mulai melakukan jejak pendapat dan pengumpulan data para kader partai berlambang pohon beringin yang mau maju di Pilkada mendatang. Rencananya, seluruh survei akan selesai pada 24 Juli dan keesokan harinya langsung dikirimkan ke pengurus Golkar daerah. "Target kami menang," kata Yorris.
FRANSISCO ROSARIANS
