TEMPO.CO, Makassar - Keinginan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera merampungkan pembebasan lahan kereta api trans-Sulawesi tahap pertama Makassar-Parepare di Kabupaten Barru belum sepenuhnya terlaksana. Padahal rencananya, pada 4 Agustus mendatang, proses pembantalan jalur kereta ini akan dilakukan.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Masykur A. Sulthan mengatakan masih ada sejumlah titik lahan yang belum terselesaikan pembayaran ganti ruginya kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan masalah administrasi.
"Informasi terakhir, masih ada yang belum terbayarkan karena pendataan yang harus akurat, di mana pihak bank masih perlu memeriksa kelengkapan surat si pemilik lahan," ucap Masykur saat dihubungi Tempo, Minggu, 26 Juli 2015.
Meski sedikit mengganggu, Masykur tetap optimistis hal itu akan terselesaikan. "Ini tinggal mencocokkan data saja, karena sebagian sudah mendapat rekomendasi juga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional dan kepala desa," tuturnya.
Mengenai kesiapan pembantalan jalur kereta yang rencananya dilakukan Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus mendatang, Masykur mengatakan sejauh ini persiapan terus dilakukan, termasuk membebaskan lahan di Pekkae, Barru, sepanjang 10 kilometer.
"Saya sudah bertemu dengan tim proyek kereta api ini. Pada dasarnya, dalam kondisi siap. Namun, kalau memang harus pada tanggal 4 Agustus diresmikan pembangunannya, walaupun terkendala dalam pembebasan lahannya, akan tetap dilaksanakan," ucap Masykur.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Asmanto Baso Lewa mengungkapkan hal senada dengan Masykur. "Kalau masalah administrasi karena data, itu sebenarnya tinggal dimutakhirkan saja, karena ini sesuai dengan di lapangan. Memang, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap," tutur Asmanto.
IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI
