TEMPO.CO, Jakarta - Ke Jakarta aku 'kan kembali.. Walaupun apa yang 'kan terjadi.."
Petikan sebait lirik lagu yang dipopulerkan oleh group musik legendaris Koes Plus tersebut paling pas untuk merepresentasikan kondisi Wagimin. Pria berusia 27 tahun tersebut akhirnya kembali menginjakkan kaki di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.
Dengan membawa satu kardus dan tas ransel penuh baju serta buah tangan, dia balik ke Ibu Kota setelah beberapa hari mudik ke tanah kelahirannya di Brebes, Jawa Timur.
"Setiap Lebaran saya selalu mudik untuk sungkem kepada orang tua dan kumpul sama saudara. Setelah itu, ya balik lagi ke Jakarta. Kerja dan cari duit untuk dikirim ke kampung," ujar Wagimin yang saat ini bekerja sebagai office boy di salah satu kantor di Jakarta Pusat.
Alasan dia meninggalkan kampung untuk merantau ke Jakarta tak berbeda dengan jutaan orang di Indonesia: mencari pekerjaan agar bisa membangun kehidupan yang lebih layak. Terbatasnya lapangan pekerjaan di kampung dan minimnya standar upah membuat banyak orang memberanikan diri merasakan peliknya kehidupan di kota besar.
"Hidup di kampung ya gitu-gitu saja. Di Jakarta, banyak orang yang tadinya tak punya apa-apa bisa sukses. Siapa tahu saya bisa seperti itu juga," katanya sambil tersenyum.
Pusat Perhatian
Ibu Kota memang menjadi pusat perhatian ratusan juta penduduk Nusantara. Bak magnet, Jakarta memiliki daya tarik untuk membuat warga desa tergiur untuk melihat langsung megahnya gedung-gedung pencakar langit, gemerlapnya barang-barang bermerek di mal, serta tebalnya kantong yang didapat dari gaji atau keuntungan bisnis.
Ritual datangnya gelombang orang-orang yang ingin merasakan nikmatnya hidup di hutan beton terus berulang setiap tahun, tepatnya setelah momentum mudik yang menjadi tradisi khas untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Artinya, setiap tahun pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyediakan tempat tinggal, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan bagi para pendatang. Padahal, kota yang memiliki luas 661,52 km2 ini sudah disesaki oleh setidaknya 10 juta penduduk.
Pemprov DKI bahkan memprediksi bakal ada 70.593 orang pendatang baru memasuki Jakarta pada saat arus balik Lebaran tahun ini. Mengutip data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil DKI) angka proyeksi itu berasal dari perkiraan peningkatan sekitar 3% dibandingkan jumlah pendatang baru pada 2014 sebanyak 68.537 orang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seakan tak kaget dengan potensi bertambahnya penduduk yang menyesaki perumahan dan jalanan di Ibu Kota.
"Saya terbuka buat pendatang. Jadi, buat pemudik yang mau ajak sanak saudara untuk bekerja di Jakarta ya silakan saja salkan punya keterampilan," ujar pria yang akrab di sapa Ahok ini.
OYK
Dia juga menuturkan Pemprov DKI tidak akan melaksanakan operasi yustisi kependudukan (OYK) pada perhelatan arus balik di Jakarta tahun ini. Pasalnya, lanjut Ahok, arus urbanisasi ke Ibu Kota tak lagi bisa dibendung dengan cara-cara konvensional.
Tahun ini, Ahok mengganti kegiatan OYK dengan operasi bina kependudukan (OBK). Menurutnya, penerapan OBK dilaksanakan dalam rangka mendidik warga pendatang untuk mematuhi konstitusi terkait kependudukan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai dalam UU Kependudukan yang baru dengan e-KTP maka tidak ada perbedaan nomor KTP di Indonesia, yang ada hanyalah perubahan alamat.
"Makanya tidak ada lagi istilah daerah manapun tertutup. Jadi semua daerah dari Sabang sampai Merauke semua orang bebas kemana saja cuma perlu lapor," ucap Ahok.
Ahok mengaku yang dilakukan Pemprov DKI sekarang adalah bagaimana semua orang KTP-nya berdomisili dengan alamat tinggal yang asli.
Menurutnya, operasi OYK dilakukan untuk menegakkan jika pendatang tak kunjung mendapat pekerjaan atau tak memiliki rumah tinggal. Apabila pendatang tak memperoleh dua hal itu, dia mengatakan Pemprov DKI tak segan memulangkan mereka ke kampung.
"Jadi yustisi itu untuk menjelaskan itu. Kalau kamu tidak dapat kerjaan atau tidak jelas mesti menumpang sama saudara yang mana, ya kami akan mengembalikan kamu ke kampung. Kalau masih melanggar, saya akan tuntut pidana dengan dasar penipuan ke Pemprov DKI," sambungnya.
Ahok menekankan kalau warga masih nekat hidup di jalanan maka akan menjadi masalah bagi Pemprov DKI dan akan dikembalikan memakai perjanjian.
"Ya kalau kamu balik lagi berarti akan kita anggap melakukan pidana penipuan kepada Pemprov DKI," tuturnya.
