Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intoleran di Tolikara, Ini Cara Dandim Jayawijaya Beribadah  

image-gnews
Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Sihaan serta muspida Provinsi Papua menjenguk Galibuli Jikwa (50 tahun), korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu di rumah sakit, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Sihaan serta muspida Provinsi Papua menjenguk Galibuli Jikwa (50 tahun), korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu di rumah sakit, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Iklan

TEMPO.CO, Karubaga  -Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf CDB Andries menuturkan pengalamannya dalam menjalankan ibadah  di Kabupaten Tolikara.  Ia penganut  Kristen Protestan dan  beribadah  di Gereja Kristen Indonesia (GKI). Setelah ditugaskan di Tolikara, ia tak menemukan gereja GKI.

Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang berpusat di Tolikara telah mengeluarkan larangan untuk berdirinya gereja dari denominasi lain. Sehingga hanya gereja GIDI yang  boleh dibangun di atas tanah Tolikara. Andries menyadari kenyataan itu. Sebagai umat beragama dan harus menjalankan tugas di kabupaten yang berdiri tahun 2002 itu, ia memilih menyesuaikan diri.

“Saya ini aliran GKI, saya tidak boleh dirikan gereja di Tolikara. Tapi kalau saya beribadah di gereja mereka, boleh. Khan sama, cuma tata caranya saja beda. Mungkin ini pakai tepuk tangan, yang sana tidak,” kata  Andries kepada Tempo di markas Koramil Karubaga, Tolikara, Kamis, 23 Juli 2014.

VIDEO TERKAIT:

Ormas Islam Banten Akan Jihad ke Papua, Danrem 064: Tahan Diri

Menurut Andrie, lebih baik menghindarkan konflik. Caranya dirinya melakukan penyesuaian. “Toh menyembah satu Tuhan,” ujarnya.

Larangan mendirikan gereja selain gereja GIDI, Andries melanjutkan, tak hanya terjadi di Tolikara. Larangan serupa juga terjadi di kabupaten lain di provinsi Papua seperti Kabupaten Nduga dan Kabupatan Lani Jaya. “Jangankan Muslim, beda denominasi saja tidak boleh masuk," kata Andries.

Dan,  adanya aturan GIDI ini tidak pernah menimbulkan masalah hingga terjadinya amuk massa setelah massa dan peserta seminar dan kebaktian kebangunan rohani internasional GIDI  meminta  umat Muslim menghentikan salat Id di lapangan markas Koramil Karubaga, Jumat, 17 Juli 2015. Penyelenggaraan salat Ied di lapangan terbuka dianggap  melanggar surat pemberitahuan yang hanya memperbolehkan mereka beribadah di musalah.  Ini sesuai surat ralat pengurus GIDI wilayah Toli yang diteken tanggal 15 Juli 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kejadian ini baru pernah terjadi di sini. Sekian tahun acara digelar , tidak pernah ada benturan, tempatnya di sini juga (lapangan Koramil Karubaga). Itu diluar dugaan. Semua tidak menduga akan terjadi seperti itu,” kata Andries.  (Baca: Penembakan di Tolikara, Begini Penjelasan Pendeta GIDI)

Andrie menerima pemberitahuan tentang amuk massa  ketika ia masih di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Ia kemudian meluncur ke Tolikara dari Wamena sekitar pukul 8.30 pagi pada Jumat, 17 Juli 2015. Setibanya di Karubaga sekitar jam 12 siang, ia langsung menggelar rapat dengan muspida untuk membahas langkah-langkah mengatasi amuk massa agar tak terulang lagi. Dan, pada saat itulah Andrie menerima surat ralat GIDI yang bertanggal 15 Juli 2015.

Menurutnya, amuk massa yang berlangsung selama dua jam itu terjadi secara spontan. Ia kemudian menjamin amuk massa tidak akan terulang lagi di Tolikara. Dalam peristiwa amuk massa ini, terjadi pelemparan batu, pembakaran puluhan kios dan masjid, dan penembakan oleh aparat yang melukai 11 orang dan menewaskan 1 remaja usia 15 tahun.

Sebanyak 2 orang jadi tersangka yang memprovokasi massa dan sebanyak lebih 30 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Empat pengurus GIDI telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Senin, 27 Juli 2015. Namun, pemeriksaan ditunda hingga Kamis atau Jumat mendatang.


MARIA RITA

VIDEO TERKAIT: 

Begini Alasan GIDI Buat Selebaran Larangan Beribadah

Antisipasi Tragedi Tolikara, Polda Jawa Barat Gandeng Tokoh Agama

Baca juga:


EKSKLUSIF: Alasan BS Buka-bukaan Soal Mafia Judi Bola
Sarpin Menolak Berdamai, Menteri Tedjo Janji Tak Menyerah
Cerita Istiqomah, Pengemudi Go-Jek yang Digepruk di Jalan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

30 Agustus 2019

Ilustrasi Panah. antarafoto.com
Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.


Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

9 Februari 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia itu akan dibagi dua, yaitu 7 persen untuk Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk provinsi Papua. TEMPO/Subekti.
Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.


Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

4 September 2017

Ilustrasi korupsi
Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.


Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

23 Mei 2017

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ikuti pelantikan Lima pasangan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2017 di Istana Negara, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti
Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.


Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

14 Maret 2017

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.


Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

8 November 2016

Presiden Joko Widodo (tengah) tiba pada rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

Menurut Jokowi dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.


Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

2 November 2016

TEMPO/Aditia Noviansyah
Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan kapasitas 2 x 700 kW kepada PLN setempat.