TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak mungkin dalam pemilihan kepala daerah serentak ada calon kepala daerah manipulatif yang diusung partai politik. Menurut dia, partai politik akan rugi apabila melakukannya. Sebab, partai akan kehilangan pamor ketika diketahui mengusung calon kepala daerah manipulatif atau yang saat ini disebut calon boneka.
"Kalau sudah daftar di Komisi Pemilihan Umum artinya, kan, sudah memenuhi syarat keseluruhan, jadi tidak ada itu istilah calon boneka," kata Kalla di kantornya, Rabu, 29 Juli 2015. "Pokoknya semua calon kepala daerah yang sudah mendaftar di KPU itu memenuhi syarat."
Kalla menjelaskan memang ada kekhawatiran bakal muncul figur baru secara tiba-tiba karena minimnya peserta calon kepala daerah yang mendaftar di KPU. Dia juga memaklumi akan adanya calon kepala daerah yang hanya memecah suara terhadap calon kepala daerah yang dianggap unggul di suatu daerah.
Namun, untuk mengatasi itu terjadi, dia meminta perpanjangan waktu sampai 269 daerah tuntas mendaftarkan calon kepala daerahnya. "Kalau hanya ada calon tunggal, tinggal perpanjang," ujarnya. "Kalau memang calon yang baik dan kuat seperti di Surabaya, mau apa? Jika tidak ada orang yang berani melawannya bagaimana? Berikan saja waktu tiga hari untuk kader lain mencalonkan. Jangan coba-coba untuk mencalonkan diri jika tidak serius."
Isu calon boneka muncul karena sepinya calon kepala daerah yang mendaftar di KPU pada waktu penutupan pendaftaran kemarin. Calon boneka muncul juga untuk menghindari munculnya calon tunggal di daerah saat pilkada nanti. Sesuai dengan UU Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, jika di suatu daerah hanya ada satu calon, pilkada bisa diundur hingga 2017.
Data terakhir KPU, ada delapan daerah yang mengusung calon tunggal dan satu daerah yang tak memiliki pasangan calon. Masing-masing daerah tersebut ialah Kabupaten Asahan di Sumatera Utara dengan satu pasangan calon, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan satu pasangan calon.
Terdapat tiga kabupaten/kota di Jawa Timur yang hanya memiliki satu pasangan calon. Ketiganya adalah Surabaya, Pacitan, dan Banyuwangi. Satu pasangan calon lainnya terdapat di Provinsi Banten dan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Satu-satunya daerah yang sama sekali belum memiliki pasangan calon adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
REZA ADITYA
