Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Percepat Serapan APBN, Jokowi Perkuat Fungsi Bappenas  

image-gnews
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (tengah) melihat miniatur pesawat dalam pameran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai bagian dari rangkaian acara Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 19 April 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (tengah) melihat miniatur pesawat dalam pameran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai bagian dari rangkaian acara Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 19 April 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk ikut menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bersama Kementerian Keuangan mulai tahun depan.

"Tujuannya memang untuk mempercepat (penyerapan) anggaran," kata Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2015.

Andrinof menuturkan penyerapan anggaran dapat lebih cepat jika perencanaan lebih maju. Dia mengatakan payung hukum untuk mendasari rencana aturan tersebut sedang dibuat dalam bentuk draft peraturan presiden. Rencana ini termasuk dalam salah satu tugas yang bakal diemban Bappenas, yakni pemberian kewenangan pengawasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Kerja sama dalam pembahasan anggaran antara Kementerian Keuangan dan Bappenas, kata dia, dapat mempercepat realisasi belanja modal. Dia mengatakan ide pokok dari rencana tersebut adalah membuat perencanaan lebih maju dari tahun pelaksanaan dan tahun anggaran. "Nah, yang koordinir ini dari Bappenas," katanya.

Andrinof tidak membantah masuknya Bappenas dalam pembahasan DIPA meniru sistem yang diterapkan pada era Orde Baru. Menurut dia, saat ini pemerintah sedang membuat sistem bahwa yang berkaitan dengan perencanaan adalah tanggung jawab Bappenas. "Ketika rencana belum masuk anggaran, nanti dibicarakan sama-sama dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Jokowi juga meminta Bappenas ikut melakukan pengawasan kesiapan pembangunan proyek sebelum dimasukkan ke dalam APBN. Pengawasan dilakukan dengan memastikan hingga teknis, seperti feasibility study (FS), sertifikasi, dan detail engineering design (DED) suatu proyek.

"Ini tidak juga berarti mengerjakan langsung, tapi lebih utama mengkoordinasikan. Koordinasi sesuai target waktu dan pelaksanaannya," katanya. Dia mengatakan untuk studi kelayakan harus selesai satu tahun sebelum pelaksanaan untuk mencegah gagalnya investor memberi dana karena FS belum siap. "Bappenas akan mendelegasikan Sesmen sebagai pengawas teknisnya."

ALI HIDAYAT | REZA ADITYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.