Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ditagih Biaya Sekolah, Ortu Siswa Miskin di Bandung Kaget

image-gnews
Guru SMAN 9 Bandung membaca isi buku
Guru SMAN 9 Bandung membaca isi buku "Ngeunah Keneh Inem" terbitan Geger Sunten yang ada di perpustakaan sekolah, Rabu (30/1). TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Sejumlah orang tua siswa miskin di Bandung melaporkan adanya tagihan uang masuk sekolah dan iuran bulanan siswa baru di  beberapa SMA dan SMK negeri. Tagihan itu membuat mereka resah. “Waktu daftar, bayangannya masuk sekolah gratis,” ujar orang tua di sebuah SMK negeri di Kota Bandung, Jumat, 31 Juli 2015.

Menurut orang tua itu yang identitasnya minta dirahasiakan itu, pihak sekolah meminta orang tua siswa pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), untuk membayar iuran bulanan Rp 250 ribu, dana sumbangan pendidikan (DSP) sebesar Rp 2 juta, serta uang seragam sekolah sekitar Rp 1,5 juta.

Kelompok aktivis Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) mencatat laporan serupa serta bukti kuitansi dari orang tua siswa miskin di beberapa SMA dan SMK negeri Kota Bandung. Koordinator Kajian GMPP Elvira Zeyn mengatakan, siswa miskin seharusnya dibebaskan dari beban biaya sekolah.

“Preseden buruk jika pemerintah Kota Bandung tidak melindungi kebijakan untuk siswa miskin,” kata Elvira.

Beberapa kepala sekolah seperti dari SMAN 1, SMK Negeri 2, dan 12, yang dikonfirmasi menyatakan sekolahnya berkomitmen tidak memungut uang DSP dan iuran bulanan ke siswa tidak mampu. Namun soal seragam sekolah harian putih kelabu, pakaian praktek, olahraga, dan peralatan praktek di SMK, misalnya, tetap menjadi tanggungan orang tua siswa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keperluan siswa tersebut bisa dibeli sendiri atau ke koperasi sekolah dan bisa diangsur. “Kalau sama sekali tidak mampu, kami tidak bisa memaksa untuk bayar. Ada yang begitu sampai siswa lulus, kami tidak menahan ijazahnya,” kata Kepala SMKN 2 Bandung Asep Tapip.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, orang tua siswa miskin memang harus dibebaskan dari biaya sekolah, seperti uang iuran bulanan dan dana sumbangan pendidikan. “Namun soal seragam itu bagian dari biaya personal seperti uang transport, orang tua yang harus memikirkan,” ujarnya.

Menurut Elih, saat ini Dinas masih merumuskan kebijakan khusus soal biaya sekolah dan subsidi pemerintah untuk mengurangi beban biaya siswa miskin di SMA dan SMK negeri. Ia meminta waktu agar sekolah tidak membahas dulu biaya siswa baru sekarang ini. “Nyamankan dulu, gembirakan masyarakat.”

ANWAR SISWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

27 hari lalu

Puluhan siswa dan keluarga beserta relawan melakukan unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.


Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

37 hari lalu

Masalah Berulang PPDB Sistem Zonasi
Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.


Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

11 Januari 2024

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

PPDBM merupakan jalur penerimaan calon peserta didik jenjang madrasah mencakup RA, MI, Mts dan MA.


10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

4 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

Simak di sini daftar SMA terbaik di Tangerang.


10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

3 Januari 2024

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

SMA terbaik di Bekasi, yakni SMA Penabur, SMA Marsudirini, SMAN 1 Bekasi


Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

4 Desember 2023

Bryan Herdianto, siswa SMAS Kanisius DKI Jakarta peraih medali perunggu pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) Polandia 2023 menjadi petugas penjaga teleskop saat pengamatan Blue Moon di Planetarium Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Foto: Tempo/Maria Fransisca Lahur
Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.


Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

20 Oktober 2023

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia


Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

30 September 2023

Polresta Bogor Kota mengumumkan lima tersangka pemalsuan Kartu Keluarga untuk PPDB 2023 di Kota Bogor, Jumat 29 September 2023.  Di antara kelimanya adalah pegawai honorer kelurahan. Tempo/M. Sidik Permana
Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.


Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

17 September 2023

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.


Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

17 September 2023

Sejumlah wali murid bersama massa yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar melakukan aksi Ngaruwat Massal PPDB 2023 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juli 2023. Aksi itu diikuti para orang tua yang kesulitan memasukan anaknya ke sekolah negeri akibat sistem zonasi dan dugaan kecurangan pada PPDB 2023. TEMPO/Prima Mulia
Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

Penyimpangan terbanyak dalam seleksi PPDB adalah manipulasi kartu keluarga (KK).