Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Partai Usung Eks Napi Korupsi di Pilkada  

Editor

Febriyan

image-gnews
Sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak, mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, 24 Juli 2015. LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pilkada serentak. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak, mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, 24 Juli 2015. LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pilkada serentak. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Padang -  Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Limapuluh Kota Darman Sahladi mengatakan bahwa partainya tak mempermasalahkan latar belakang calon kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi. Menurut dia, hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana mendaftar ke KPU sebagai calon kepala daerah. "Sudah ada keputusannya, jadi enggak masalah," ujarnya, Kamis, 30 Juli 2015. (Lihat Video Mantan Koruptor Percaya Diri Ikut Pilkada)

Partai Demokrat mengusung mantan narapidana Azwar Chesputra sebagai calon Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Azwar pernah menjadi terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada pemilihan kepala daerah tahun ini, Azwar diusung Partai Golkar, PKS, Demokrat, Hanura, dan PBB. 

Darman mengatakan partainya lebih mempertimbangkan latar belakang Azwar sebagai mantan anggota DPR RI ketimbang latar belakangnya sebagai mantan narapidana dalam pilkada kali ini. Azwar dinilai memiliki jaringan di tingkat pusat. "Dia juga tokoh masyarakat kabupaten ini. Sudah mengetahui persoalan di daerah ini," katanya. 

Soal kasus hukum yang pernah menjerat Azwar, Darman menyerahkannya kepada masyarakat. "Jika masyarakat menerimanya, pasti akan terpilih pada 9 Desember nanti," tuturnya.

Senada dengan Darman, Ketua DPC PKS Kabupaten Limapuluh Kota Wardi Munir juga tak mempermasalahkan persoalan hukum yang pernah menjerat Azwar. PKS, menurut dia, pernah memiliki masalah yang sama. "Kita punya masa lalu. Saat persoalan sudah selesai, kita harus berbaik sangka. Kita menghargai orang yang telah tobat," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Limapuluh Kota Safarudin juga berpendapat sama. Dia mengatakan Azwar punya keinginan untuk membangun daerah ini. Apalagi dia juga diusung partai besar lainnya. "Dia punya perhatian terhadap daerah ini. Saat menjadi anggota DPR dari dapil Riau, dia juga ikut membantu Limapuluh Kota," ujarnya. Menurut dia, tak ada masalah bagi Azwar maju. Sebab, putusan MK telah membolehkan mantan narapidana ikut maju dalam pilkada.

Azwar Chesputra, bersama dua anggota DPR lainnya ketika itu, Hilman Indra dari PBB dan Fahri Andi Leluasa dari Partai Golkar, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Mereka terbukti bersalah menerima suap pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Uang dalam wujud dolar Singapura itu berasal dari adik Anggoro, Anggodo Widjojo. Duit itu juga didistribusikan melalui Yusuf Erwin. Azwar disebut menerima uang sebesar Sin$ 5.000, Fahri Sin$ 30 ribu, dan Hilman Sin$ 140 ribu.

Mereka disebut menerima suap dari Komisaris PT Chandratex Indo Artha, Chandra Antonio Tan, yang telah memberikan cek pelawat senilai Rp 5 miliar kepada anggota Komisi IV DPR periode 2004-2009 melalui Sarjan Tahir, anggota DPR dari Partai Demokrat. Cek pelawat itu lalu dibagikan oleh Yusuf Erwin Faishal, Ketua Komisi IV, kepada Azwar sebesar Rp 450 juta, Hilman Rp 425 juta, dan Fahri Rp 335 juta.

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat bersilahturahmi dengan Paguyuban Pasundan Papua di Yonif 751, Jayapura, Jumat (1/10/2021). (Foto: Yogi Prayoga S/Biro Adpim Jabar)
Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol


Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih. Dok Tempo
Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.


Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

12 Maret 2018

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, 7 Maret 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi
Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

Pada acara puncak Rapimnas Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono atau AHY mengajak generasi muda bergabung dengannya.


AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan optimistis pidato politik AHY mampu mendorong elektabilitasnya sebagai pemimpin.


Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). Foto: Biro Pers Setpres
Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

Partai Demokrat menyatakan akan mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.


Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

Dalam pidato politiknya, AHY menyatakan kesiapannya menjadi pemimpin muda Partai Demokrat.


AHY: Partai Demokrat Tidak Bisa Jalan Sendiri, Perlu Berkoalisi

11 Maret 2018

Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 6 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
AHY: Partai Demokrat Tidak Bisa Jalan Sendiri, Perlu Berkoalisi

AHY menutup Rapimnas Partai Demokrat dengan pidato politik. Namun AHY tidak gamblang menyebut calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.


SBY Geram Kadernya Mangkir di Rapimnas Demokrat

11 Maret 2018

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato dalam Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). ANTARA/Yulius Satria Wijaya
SBY Geram Kadernya Mangkir di Rapimnas Demokrat

Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sempat geram saat diskusi di Rapimnas. SBY geram karena ada yang tak hadir.