TEMPO.CO, Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai penunjukan Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian merupakan keputusan tepat. Sosok Darmin disebutnya tepat untuk mengatasi kondisi perekonomian, terutama melemahnya nilai tukar rupiah.
Ari percaya Darmin bisa menggandeng Bank Indonesia untuk menguatkan rupiah. "Pak Darmin, kan, pernah menjabat sebagai Gubernur BI, pasti bisa menjadi counter partner BI untuk menguatkan rupiah. BI, kan, independen, pemerintah tidak bisa mengendalikan, Pak Darmin yang pernah jadi Gubernur pasti bisa," kata Ari saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Agustus 2015.
Ari menilai pemerintah selama ini membutuhkan figur senior pada bidang ekonomi. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah menjadi masalah terbesar perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah menjadi sektor penting karena hampir semua komoditas dan kebutuhan pokok masih mengandalkan impor.
Pengalaman Darmin Nasution di Bank Indonesia dipercaya dapat mengatasi masalah itu. "Track record pernah menjabat sebagai Gubernur BI pasti paham isu-isu moneter. Pak Darmin bisa memberi tahu BI hitungan yang pas. Selama ini, kan, BI menetapkan kurs sendiri," ujar Ari.
Selain masalah nilai tukar rupiah, Ari juga menyatakan bahwa Darmin perlu meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah yang saat ini masih rendah serta menggenjot penerimaan pajak. Koordinasi dengan semua kementerian bidang perekonomian juga dianggap penting. Ari berharap Menteri Darmin dapat melakukan pengamatan pasar lebih baik lagi.
"Kita butuh Menko Perekonomian yang memiliki pemahaman lintas sektor. Kita lihat ke depan, saat ini kita masih punya harapan untuk perbaikan ekonomi," tutur Ari.
Hari ini, Presiden Jokowi melantik Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil. Sofyan selanjutnya digeser sebagai Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain Darmin, Jokowi juga mengangkat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel, Luruh Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.
NIBRAS NADA NAILUFAR
