Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Bansos, Jaksa Mau Habis-habisan Hadapi Gubernur Gatot  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Gatot Puji Nugroho menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 5 Agustus 2015. Gatot beserta istrinya Evi Susanti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pengacara senior OC Kaligis atas kasus yang sama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Gatot Puji Nugroho menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 5 Agustus 2015. Gatot beserta istrinya Evi Susanti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pengacara senior OC Kaligis atas kasus yang sama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Selasa, 18 Agustus 2015. Pengacara Gatot, Razman Arief Nasution, mengatakan kliennya diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013. "Iya, hari ini Pak Gatot diperiksa," ucap Razman lewat pesan singkat, Selasa, 18 Agustus 2015.

Kejaksaan sedianya menjadwalkan pemeriksaan Gatot pada Kamis, 13 Agustus 2015. Namun Gatot minta pemeriksaan tersebut diundur karena belum siap. Menurut Razman, pemeriksaan Gatot oleh Kejaksaan Agung dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menjadi tahanan KPK terkait dengan kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Berita Menarik: Tak Cuma JK, Ahok pun Tak Hormat Bendera: Ini Alasannya

Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana, berujar, selain memeriksa Gatot, Kejaksaan mengirim penyidik ke Medan. Dia memperkirakan tim penyidik berada di Medan selama dua-tiga hari ini. Tim penyidik akan berkoordinasi dengan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara. "Jika diperlukan, akan menggeledah dan sita pada satuan kerja/SKPD/para penerima hibah dan Bansos."

Tony menegaskan, penyidik akan mencurahkan segala kemampuan mereka untuk mengumpulkan barang bukti. "Penyidik akan all-out (habis-habisan) mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ini," katanya. Beberapa waktu lalu, penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Jangan Lewatkan: Mengintip Fasilitas Rp 18 Triliun di Tambang 'Rahasia' Freeport

Para pejabat yang diperiksa itu di antaranya Wakil Gubernur Tengku Erri Nuradi, mantan Sekretaris Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga, Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad Lubis, dan mantan Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian. Keterangan para saksi akan menunjukkan bagaimana proses penyaluran dana bantuan sosial yang diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial anggaran 2011-2013 berawal pada penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014. Penyelidikan itu lantas dipermasalahkan oleh tim hukum Pemerintah Sumatera Utara dengan menggugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara lantaran kasus ini juga ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Wajib Baca: Baru Jadi Menteri, Rizal Ramli Ditegur Jokowi: Ini Sebabnya

Gugatan itu atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi Bansos itu. Putusan PTUN keluar pada 2015 saat hakim memenangkan Pemerintah Sumatera Utara. Belakangan, KPK membongkar adanya dugaan suap dalam proses putusan PTUN. KPK menduga pengacara Pemerintah Sumatera Utara menyuap tiga hakim PTUN dan satu panitera.

Dalam perkara yang diusut KPK, ada delapan orang yang menjadi tersangka. Mereka antara lain Gatot; istri kedua Gatot, Evi Susanti; pengacara Yagari Bhastara alias Geri; dan pengacara senior, OC Kaligis, selaku koordinator perusahaan jasa konsultan hukum Geri. Tiga hakim dan panitera PTUN yang menerima suap adalah Ketua Tripeni Irianto Putro, hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting, serta panitera Syamsir Yusfan.

LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler
Nanan Soekarna: Kami Konvoi, Wajar Dikawal Polisi
Trigana Air yang Jatuh di Oksibil Bawa Dana Rp 6,5 Miliar
Soeharto Diusulkan Menjadi Pahlawan Perintis Kemerdekaan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

21 Desember 2022

Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor tersebut, Juliari dituntut hukuman 11 tahun penjara dalam kasus suap bantuan sosial Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto
Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Masih ingat kasus korupsi dana bansos Covid-19 Juliari Batubara yang belum kelar? KPK sebut masih tunggu penghitungan kerugian negara.


KPK Perpanjang Penahanan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut

11 Agustus 2020

Petugas mengawal tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020. ANTARA/Nova Wahyudi
KPK Perpanjang Penahanan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut

Perpanjangan penahanan terhadap 11 tersangka dilakukan karena penyidik KPK masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara.


Kasus Suap APBD, KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

28 Juli 2020

Mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014, Ahmad Hosein Hutagalung dikawal petugas medis yang mengenakan alat pelindung diri (APD) saat meninggalkan gedung KPK setelah dinyatakan reaktif Covid-19 pada Selasa, 28 Juli 2020. Karena dinyatakan reaktif virus Corona, Ahmad dititipkan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk sementara waktu. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap APBD, KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

KPK menahan 2 mantan anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD.


KPK Tahan 11 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

22 Juli 2020

Anggota DPRD Sumatera Utara, Arifin Nainggolan, menutupi wajahnya setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Arifin Nainggolan resmi ditahan KPK atas kasus dugaan suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara oleh mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan 11 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

KPK menyangka Anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.


PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

20 Juli 2020

Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi bersama anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema
PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

PARA Syndicate mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi Bansos


KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

29 Mei 2020

Ilustrasi korupsi
KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19 KPK menambahkan fitur pelaporan dugaan penyelewengan bansos dalam aplikasi JAGA..


Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

6 Maret 2020

Peserta mengibarkan bendera bergambar wajah imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dalam Aksi 212
Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

Tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung menyegel 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, yang diduga aset kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.


Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

29 Februari 2020

Tersangka mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

Sejauh ini sudah ada 235 pemilik saham yang rekeningnya diblokir karena diduga terkait kasus Jiwasraya. Sebanyak 88 orang sudah mengajukan keberatan.


Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

29 Februari 2020

Wartawan saat meliput kendaraan hasil sitaan dari tersangka korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang terparkir di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. Hasil sitaan tersebut didapat setelah melakukan penggeledahan dari kediaman tersangka, yakni mantan Dirut  PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Dirut Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

Dalam perkara Jiwasraya, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka. Taksiran sementara kerugian atas kasus ini mencapai Rp 17 triliun.


Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

28 Februari 2020

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno rupanya pernah melaporkan dugaan fraud Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung.