TEMPO.CO, Bandung - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pemerintah provinsi tidak keberatan pemerintah Majalengka memiilki saham di Bandara Kertajati, Majalengka. “Bagi kami tidak ada masalah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada tahapannya,” kata dia di Bandung, Selasa, 18 Agustus 2015.
Iwa mengatakan, pemerintah provinsi membuka peluang memiliki saham di Joint Venture, bentukan bersama PT Bandara Internasional Jawa Barat, BUMD milik provinsi, dengan PT Angkasa Pura II. Penawaran itu juga dibuka bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. “Joint Venture ini akan mengoperasikan bandara,” kata dia.
Menurut Iwa, tawaran kepemilikan saham itu juga dibuka bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. “Di situ barangkali semua kabupaten/kota, termasuk yang utama adalah Majalengka untuk bisa melakukan kontribusi sebagai pemegang saham,” kata dia.
Bupati Majalengka Sutrisno mengatakan, sudah mengirim surat pada Gubernur Jawa Barat agar mendapat peluang memiliki saham Bandara Kertajati. “Keberadaan bandara itu tidak mengungkit kekuatan keuangan Kabupaten Majalengka. Kalau bicara bandara itu kewenangan Angkasa Pura, tidak netes ke kita,” kata dia di Bandung, Selasa, 18 Agustus 2015.
Sutrisno mengaku, sudah dua tahun terakhir ini menyisihkan Rp 30 miliar tiap tahunnya dari APBD Majalengka untuk mengincar saham bandara Kertajati. “Walau tidak punya duit, saya sudah ngumpulkan. Sudah punya Rp 60 miliar untuk bisa ikut memegang saham, supaya ada kebesaran hati bagi rakyat Majalengka untuk ikut memiliki bandara,” kata dia.
Menurut Sutrisno, hingga saat ini mash menunggu jawaban gubernur agar Majalengka bisa ikut memegang saham Bandara Kertajati. “Saya sudah kirim surat pada Gubernur, tinggal direspon mau dikasih jalan yang mana,” kata dia. “Saya siap (mendapat saham) 10 persen.”
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengatakan, awal Agustus 2015 lalu, Gubernur Jawa Barat selaku pemegang saham PT BIJB menandatangani Naskah Kesepahaman atua MoU dengan Ilham Habibie mewakili PT Iltahabi Rekatama. “MoU ini kerjasama untuk membangun pabrik pesawat terbang R80,” kata dia, Selasa, 18 Agustus 2015.
Deny mengatakan, pabrik perakitan pesawat itu membutuhkan lahan 70 hektare. Pemerintah provinsi menyiapkan lahan yang sudah dibebaskannya untuk lokasi pabrik pesawat milik Habibie itu. “Baru MoU. Hak kewajibannay belum. Nanti Pak Habibie dengan tim buat disain pesawat, yang membuatnya bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Pangkalannya di Kertajati, ujicobanya di Kertajati,” kata dia.
AHMAD FIKRI
