Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonomi Melambat, Perusahaan Mulai Pecat Karyawan  

image-gnews
Infografis
Infografis "Buruh Belum Terlindungi". (Grafis: Unay)
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Semester I tahun ini jumlahnya meningkat. “Jumlah kasus sejak Januari-Juli tahun ini yang sudah di PHK ada 382 kasus dengan jumlah tenaga kerja 1.207 orang,” kata dia di Bandung, Rabu, 19 Agustus 2015.

Pada periode yang sama tersebut, masih ada 200 kasus yang masih dalam proses di Pengadilan Hubungan Industrial melibatkan 1.439 orang tenaga kerja. “Itu belum termasuk di Kabupaten dan Kota Bogor, mereka sedang menghitung,” kata Hening.

Hening memperkirakan, jumlahnya akan melonjak jika data dua daerah itu sudah masuk. “Karena di wilayah Bogor itu ada beberapa perusahaan yang berencana relokasi, sektor padat karya. Kalau relokasi berarti tutup sama sekali, PHK massal,” kata dia. Daerah baru yang menjadi incaran kepindahan perusahaan itu diantaranya Jawa Tengah.

Dia khawatir angka PHK bakal melonjak lebih besar lagi mengikuti perkembangan pembahasan nilai upah yang akan diberlakukan tahun depan, yang akan mulai di bahas semua daerah sebulanan lagi. “Kalau upah minimum ditetapkan tinggi, sulit untuk ditoleransi pengusaha. Akan berefek menutup perusahaan,” kata Hening.

Hening mengatakan, mayoritas PHK yang terjadi pada Semester I 2015 bukan disebabkan oleh penutupan perusahaan. “Biasanya rasionalisasi, pengurangan karyawan,” kata dia.

Dia mengklaim, kendati angka PHK melonjak, sebaliknya penyerapan tenaga kerja yang dicatat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat relatif tinggi. “Hampir satu juta orang,” kata Hening. Serapan tenaga kerja itu menghitung jumlah warga Jawa Barat yang memiliki penghasilan termasuk di sektor UMKM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hening mengatakan, melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja akbiat akibat kombinasi antara ekonomi yang melambat serta melemahnya nilai tukar Rupiah. “Efeknya berantai,” kata dia.

Analis Ekonomi Bank Indonesia Jawa Barat Amanda Lethigzya mengatakan, lembaganya masih optimistis menilai perkembangan pertumbuhan perkonomian Jawa Barat. “Triwulan III kami perkirakan masih meningkat,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 20 Agustus 2015.

Bank Indonesia merilis proyeksi prospek pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III berada di kisaran 4,8 persen hingga 5,2 persen. Amanda beralasan, BPS mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan II dari 4,93 persen menjadi 4,86 persen. “Itu saja dalam kondisi belanja pemerintah belum sekencang sekarang,” kata Amanda.

Kendati demikian, Amanda mengakui, survei Bank Indonesia mendapati masyarakat masih memilih menunggu perkembangan kondisi ekonomi. “Tapi masih optimistis kalau melihat survei konsumen masih di atas 100,” kata dia. Konsumsi domestik juga masih perlu dicermati mengingat masih cenderung lemah dibandingkan tahun lalu.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

Pemkab Tangerang menggelontorkan dana Rp 40,2 miliar untuk mengkoneksikan akses jalan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

4 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

5 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

6 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

8 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Pemimpin /CEO Terpopuler di Media Sosial 2022, untuk kategori BUMN Tbk.
Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

11 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

13 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.