TEMPO.CO, Jakarta - Badan Olahraga Profesional Indonesia memberikan rekomendasi pada Persebaya Surabaya untuk tampil di turnamen Piala Presiden 2015 setelah mengganti namanya menjadi Persebaya United. Mereka dipastikan bisa tampil bersama 15 klub peserta lainnya pada turnamen yang akan bergulir mulai 30 Agustus 2015.
Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho mengatakan lembaganya merekomendasikan Persebaya lantaran pergantian nama membuat mereka sudah memenuhi unsur hukum formal yang disyaratkan kepadanya. Namun, ia menyadari, masalah Persebaya bukan sekedar hukum tetapi juga terkait dengan sejarah klub itu sendiri seperti yang dipersoalkan oleh para Bonek--sebutan pendukung Persebaya. "Tapi BOPI tidak punya otoritas meninjau sisi historis," ujar Heru, saat dihubungi, Minggu, 23 Agustus 2015.
Lembaga yang berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga itu, kata Heru, bisa mepertimbangkan ihwal historis bila didasari hukum formal. Artinya, ada kebijakan pemerintah maupun putusan pengadilan yang menyatakan nama Persebaya hanya boleh dimiliki oleh Persebaya 1927. Sedangkan hal itu belum ada sampai sekarang, "Sebagai lembaga di bawah naungan pemerintah kami butuh fatwa," ujar dia.
Ketua Presidium Arek Bonek 1927, Andi Peci, menyatakan tetap menolak meski Persebaya versi PT Mitra Muda telah berganti nama. Ia tidak setuju dengan Heru. Menurutnya, keliru apabila persoalan sejarah tidak menjangkau
masalah hukum. Sebab masalah ini telah digugat oleh pihaknya dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Seharusnya, kata Andi, proses hukum tak boleh dilangkahi sebelum ada putusan yang mengikat.
Dalam hukum sepak bola, lanjut Andi, keberadaan Persebaya United juga tidak jelas. Mereka tidak terdaftar di Liga Super, Divisi Utama, maupun Liga Nusantara. "Ini menunjukkan Piala Presiden bertentangan dengan hukum," katanya.
Andi lantas menyatakan tak lagi berdiplomasi untuk menyampaikan protes tersebut ke Mahaka. Sebab dalam pertemuan maupun surat resmi sudah ditolak. Bonek, kata dia, tengah menggelar pertemuan membahas rencana unjuk rasa besar-besaran di Surabaya pada kemarin petang. "Kami melihat tidak diberi ruang dan dihargai, kami akan menduduki perusahaan Mahaka di Surabaya," katanya.
Direktur Utama Mahaka Sports, Hasani Abdulgani, yang menjadi operator turnamen Piala Presiden, mengatakan Bonek tidak mempersoalkan perubahan nama Persebaya pada pertemuan Selasa, 18 Agustus 2015 lalu. "Kalau dipersoalkan lagi bukan ranah saya juga," katanya.
Hasani mengatakan niat baik Persebaya harus dihargai kerena menunjukkan kebijakan yang tak kaku. Sehingga berdampak positif dalam upaya Mahaka mendapatkan rekomendasi dari BOPI. "Kalau ada pihak yang tidak berkenan, mudah-mudahan mereka menyadari ini keinginan masyarakat luas," ucapnya.
Heru menambahkan persoalan sejarah ini bisa selesai bila pemerintah turun tangan. Ia mengimbau Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Surabaya untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak, "Ini bukan persoalan hukum lagi tapi sejarah. Dan sejarah itu adalah persoalan romantisisme."
TRI SUHARMAN
