TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak saran Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, yang mendesak pemerintah membentuk badan pusat krisis untuk menangani permasalahan perekonomian dalam negeri. Menurut Kalla, tanpa adanya pusat krisis itu, pemerintah kini sudah bergerak dalam pemulihan keadaan ekonomi. "Kan juga sebenarnya di pemerintahan itu otomatis terbentuk sendiri pusat krisis," kata Kalla, di kantornya, Selasa, 25 Agustus 2015.
Artinya, kata dia, pusat krisis itu telah dijalankan. "Dan menjadi urusan Presiden, saya dan setiap menteri koordinator yang bekerja dan sistemnya juga sudah dilakukan," ujarnya.
Kalla mengatakan, jika pemerintah membentuk pusat krisis lagi, hal itu akan menjadi tidak efisien serta akan menambah beban dan terjadi koordinasi yang sangat rumit. "Jadi tidak perlu."
Kemarin, pada saat rapat koordinasi fraksi, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, mendesak pemerintah membentuk badan pusat krisis untuk menangani permasalahan, terutama perekonomian dalam negeri. Ical, sapaan akrab Aburizal, jenuh akan gesekan dan perbedaan sikap di lingkup internal pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi.
Ical mengatakan penanganan masalah harus dilakukan satu badan atau seseorang yang dipercaya Presiden. Badan itulah yang nantinya menjadi komando para menteri koordinator di kabinet.
REZA ADITYA
