Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Distribusi Dikawal Polisi, Kenapa Beras Miskin Tetap Dikorup

image-gnews
TEMPO/Nurdiansah
TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Bangkalan - Maraknya kepala desa di Pulau Madura yang terlibat kasus penyelewengan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin), diduga disebabkan salah satunya oleh mahalnya biaya pemilihan kepala desa.

"Biaya pilkades mahal mas, dari mana mereka mau kembalikan dana yang dihabiskan saat pemilihan," kata Kepala Bulog Divre Madura Kurniawan, di Bangkalan, Rabu, 26 Agustus 2015.

Kasus terbaru dugaan penyelewengan penyaluran raskin diungkap Kepolisian Resor Pamekasan. Jumat lalu, polisi mengamankan sebuah truk bermuatan sebanyak 3,7 ton raskin. Kemasan raskin itu telah diganti menggunakan kemasan sak pakan ayam ukuran 50 kilogram.

Soal kasus itu, Kurniawan mengaku tak habis pikir karena pada petang harinya, Bulog Pamekasan mengirim beras itu ke rumah Kepala Desa Bujur Timur. Namun dalam waktu singkat sudah berubah kemasan. "Ya, kami yang kirim beras itu dengan dikawal polisi," tutur dia.

Kurniawan mengaku bingung harus menggunakan cara apalagi untuk mencegah penggelapan raskin. Pola distribusi yang berlaku saat ini, kata dia, tidak bisa diubah karena sudah sesuai aturan. Tugas Bulog hanya mengantar raskin sampai titik distribusi yakni di rumah kepala desa. "Sementara dari titik distribusi ke titik bagi yaitu warga, itu tugas kepala desa."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Taufik Rahman, warga Kolpajung, Kota Pamekasan, meminta pengawalan distribusi raskin oleh polisi tidak hanya sampai kepala desa, tapi juga sampai ke rumah warga.

Jika cara ini dilakukan, Taufik yakin bisa menekan penyelewengan raskin. "Polsek bisa ditugasi mengawasi distribusi raskin oleh kepala desa," pungkasnya.

MUSTHOFA BISRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

2 Juni 2023

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 16 desa Kabupaten Tangerang menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024.


Pilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar

8 Mei 2023

Sejumlah petugas, saksi dan pemilih tetap berada di dalam ruang pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Juni 2019. Berbagai perangkat keras sebagai penunjang e-voting disiapkan seperti komputer layar sentuh, laptop, Kartu pemilih elektronik, alat pembaca kartu dan printer. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Pilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan anggaran Rp 6,6 miliar untuk perhelatan Pilkades serentak 2023.


Pilkades Kabupaten Bogor Hari ini, 1.096 Personel Kepolisian Dikerahkan Jaga 583 TPS

12 Maret 2023

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menunggangi motor Royal Enfield blusukan tinjau Pilkades Serentak/Antara
Pilkades Kabupaten Bogor Hari ini, 1.096 Personel Kepolisian Dikerahkan Jaga 583 TPS

Pilkades Bogor pada 12 Maret 2023 dilaksanakan di 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor.


ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

29 Januari 2023

Kepala Desa se - Indonesia membakar dupa saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


PT Inti Tawarkan E-KTP Reader untuk Mencegah Pencurian Data

14 Oktober 2021

Perangkat e-KTP Reader terintegrasi Android. Kredit: PT Inti
PT Inti Tawarkan E-KTP Reader untuk Mencegah Pencurian Data

Sejak pemasaran pertamanya di awal tahun 2015, PT INTI telah memasarkan produk E-KTP Reader sebanyak 12.463 unit.


PPKM Darurat, Pemilihan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Ditunda

2 Juli 2021

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
PPKM Darurat, Pemilihan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Ditunda

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunda Pilkades serentak itu dari 4 Juli menjadi 18 Juli 2021.


Kasus Covid Bangkalan Melonjak, Pemkot Surabaya Sekat Jembatan Suramadu 12 Hari

7 Juni 2021

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau lalu lintas kendaraan bermotor di Jembatan Suramadu arah ke Kota Surabaya, Jatim, serta memantau kegiatan rapid test antigen secara massal sejak Minggu 6 Juni hingga Senin 7 Juni 2021. ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya
Kasus Covid Bangkalan Melonjak, Pemkot Surabaya Sekat Jembatan Suramadu 12 Hari

Sekitar 2.600 pengendara motor dan mobil yang melintas di Jembatan Suramadu arah ke Kota Surabaya menjalani rapid test antigen


Deklarasi Damai Pilkades 2021, Bupati Bekasi: Jangan Sampai Terkotak-Kotak

26 Maret 2021

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Deklarasi Damai Pilkades 2021, Bupati Bekasi: Jangan Sampai Terkotak-Kotak

Deklarasi damai Pilkades Kabupaten Bekasi itu dihadiri 33 calon kepala desa dari sembilan desa.


Pilkades serentak Kabupaten Bekasi Digelar 13 Desember 2020

20 Agustus 2020

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Pilkades serentak Kabupaten Bekasi Digelar 13 Desember 2020

Jadwal pilkades serentak Kabupaten Bekasi itu diputukan sesuai arahan Bupati Bekasi usai berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.


Khusus Jamu Persib, Madura United Pakai Stadion Gelora Bangkalan

1 Oktober 2019

Madura United. Instagram
Khusus Jamu Persib, Madura United Pakai Stadion Gelora Bangkalan

Madura United akan menjamu Persib di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan Liga 1 2019 pada 5 Oktober mendatang.