Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rasiyo-Abror Tak Lolos, PDIP: Ini Skenario Menjegal Risma  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Rasiyo (kiri) dan Dhimam Abror, pasangan calon penantang inkumben Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharisni-Whisnu Sakti Buana mendaftar di kantor KPU Surabaya, 11 Agustus 2015. TEMPO/Kanza Dora.
Rasiyo (kiri) dan Dhimam Abror, pasangan calon penantang inkumben Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharisni-Whisnu Sakti Buana mendaftar di kantor KPU Surabaya, 11 Agustus 2015. TEMPO/Kanza Dora.
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya menganggap Komisi Pemilihan Umum Surabaya ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan untuk tidak meloloskan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Akibatnya, pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana kembali menjadi calon tunggal. "KPU Surabaya telah merusak demokrasi di Surabaya dengan alasan yang dicari-cari," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono kepada Tempo, Ahad, 30 Agustus 2015.

Didik menuding KPU telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa surat rekomendasi dari DPP PAN tidak asli, padahal Ketua Umum DPP PAN jelas menyebutkan bahwa surat rekomendasi tersebut asli. Meskipun materai dalam surat rekomendasi versi scan dan versi cetak memiliki nomor seri yang berbeda, selama Ketua Umum dan Sekjen PAN menyatakan surat itu asli, maka semestinya KPU tidak mempermasalahkannya.

Begitu pula tentang Abror yang tidak menyerahkan bukti tidak memiliki tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo. Menurut Didik, mestinya KPU sudah bisa melakukan antisipasi sejak awal, sehingga itu tidak terjadi. "Kalau soal bebas tunggakan pajak Dhimam, KPU Surabaya tidak cermat. Seharusnya sejak jauh hari sudah dikomunikasikan untuk diurus dan itu sangat mudah," kata dia.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijoyono. Menurut dia, keputusan KPU yang menyatakan pasangan Rasiyo-Dhimam tidak memenuhi syarat menunjukkan bahwa pilkada Surabaya telah menjadi "permainan" sejumlah pihak yang berharap pilkada ditunda sampai tahun 2017. "Ini jelas ada permainan yang menjegal terpilihnya Risma-Whisnu," kata dia.

KPU dan Panitia Pengawas Pemilu, kata Adi, telah menjalankan keputusan yang mengabaikan dimensi substansi dan lebih fokus pada prosedur administrasi. Hal ini kemudian berdampak langsung pada ancaman penundaan pilkada di Surabaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah pasangan Rasiyo-Abror dinyatakan tidak memenuhi syarat, pilkada Surabaya kembali hanya memiliki satu pasangan calon, yaitu pasangan Risma-Whisnu. Sebelumnya, pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko juga gagal menjadi lawan pasangan Risma-Wisnu karena Haries tiba-tiba mundur dengan alasan tidak mendapat restu ibu dan istrinya.

Karena tidak lolosnya pasangan Rasiyo-Abror itu, KPU kini membuka lagi masa pendaftaran calon pesaing pasangan petahana Risma-Whisnu. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 pasal 89 huruf a, pendaftaran kembali dibuka apabila hasil penelitian perbaikan calon dan syarat kurang dari dua pasangan calon. "Sesuai peraturan akan dilakukan penetapan penundaan paling lama tiga hari, yakni pada 31 Agustus hingga 2 September," ujar Robiyan. "Kemudian sosialisasi tiga hari pada 3-5 September dan membuka pendaftaran selama tiga hari pada 6-8 September."

EDWIN FAJERIAL

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

18 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

Sri Mulyani membeberkan alasan anggaran bansos dan perlinsos Rp 496,8 triliun ini tak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Sosial.


Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

8 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa 19 Maret 2024. Foto : Istimewa
Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

Momen Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dari menangis hingga dicecar soal realisasi anggaran Kemensos tahun 2023.


Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

8 hari lalu

Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

Berbagai terobosan dan inovasinya dapat dirasakan langsung oleh warganya.


Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

9 hari lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan yang juga sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini hadir dalam acara silahturahmi dan kerja sama Partai Politik di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Hanura dalam rangka Silahturahmi dan Kerja Sama Partai Politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

Risma terharu dan menitikkan air mata dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta,


Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

14 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.


Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

26 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan istrinya Fery Farhati (kedua kanan) dan anaknya Mutiara Annisa Baswedan (kiri) dan Mikail Azizi Baswedan menunjukkan jari yang telah dicelup tinta usai melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 60, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dengan jumlah DPT sebanyak 204.807.222 pemilih. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Anies Baswedan akan maju lagi di Pilkada DKI 2024 jika kalah dalam Pilpres.