Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Dana Desa, Calon Bupati Sleman Saling Serang  

image-gnews
Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu resmi dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sleman periode 2010 - 2015 dalam sidang paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di gedung DPRD Sleman, Selasa (10/8). TEMPO/Arif Wibowo
Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu resmi dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sleman periode 2010 - 2015 dalam sidang paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di gedung DPRD Sleman, Selasa (10/8). TEMPO/Arif Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Sleman - Dua calon Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saling serang dalam diskusi yang digelar Institute for Research and Empowerment (IRE), Senin, 31 Agustus 2015.

Dalam diskusi tentang bagaimana cara membangun desa itu, calon bupati Yuni Satia Rahayu mengkritik kebijakan Sri Purnomo dalam memimpin Sleman selama lima tahun. Yuni sendiri selama ini adalah wakil Sri. Keduanya kini berpisah jalan. Yuni maju sebagai calon bupati dengan sokongan PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKS. Sedangkan Sri maju untuk kedua kali dengan dukungan PAN, NasDem, Partai Golkar, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Pengalaman saya selama lima tahun, sistem birokrasi di Sleman perlu diperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik," kata Yuni dalam diskusi yang berlangsung di pendapa IRE, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, itu.

Karena birokrasi yang ribet, kata Yuni, pelayanan terhadap masyarakat masih berjalan lamban. Di samping itu, para petani perlu mendapat perhatian. Sebab, banyak petani yang belum sejahtera. Yuni berjanji akan memberikan subsidi pajak lahan pertanian aktif di bawah 1 hektare.

Yuni mengatakan akan membantu pemberian benih melalui koperasi unit desa. Sebab, petani masih banyak yang kesulitan memperoleh benih dan pupuk karena keterbatasan modal.

Tidak hanya itu, Yuni akan mewajibkan pegawai negeri untuk membeli beras dari para petani lokal. Jumlah pegawai negeri yang hampir 12 ribu merupakan pasar yang besar bagi kuatnya ekonomi petani.

Yuni berjanji akan memberikan dana hingga Rp 2 miliar untuk setiap desa dan Rp 50 juta kepada dusun di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara per tahun. Menurut Yuni, yang kini berpasangan dengan Danang Wicaksana Sulistya—politikus Gerindra, Sleman punya anggaran sebesar itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Sri Purnomo mengatakan para petani di Sleman sangat jarang mempunyai lahan lebih dari 1 hektare. Kalaupun ada, itu adalah petani yang tajir. Ia tidak ingin pajak lahan pertanian dibebaskan karena menyangkut nilai jual obyek pajak.

Selama masa kepemimpinannya, Sri mengklaim Sleman banyak meraih prestasi, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. "Kekurangan pasti ada. Makanya nanti akan saya lanjutkan dan tingkatkan," ujarnya.

Menurut Sri Purnomo, yang kini berpasangan dengan Sri Muslimatun—politikus PDI Perjuangan, selama ini setiap desa telah memperoleh dana Rp 300 juta. Menurut Sri, sangat sulit jika pemerintah Sleman akan memberikan dana Rp 1-5 miliar setiap desa dan puluhan juta rupiah setiap dusun. "Tidak usah janji muluk-muluk, dananya mana?" tuturnya.

Terkait dengan sistem birokrasi yang berbelit-belit, dibantah oleh calon bupati nomor urut dua ini. Sebab, menurut dia, sudah ada prosedurnya. Justru masyarakat yang dituduh kurang memahami.

MUH SYAIFULLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

21 Agustus 2017

Warga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Banten di TPS yang bertema
Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

KPU Tangerang akan memanfaatkan kotak suara kaleng aluminium bekas pemilihan Gubernur Banten 2017 untuk pilkada serentak pada 2018.