Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Budi Waseso Dicopot, Badrodin: Kita Sedang Bahas...  

image-gnews
Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meski isu pencopotan Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI santer berembus sejak kemarin, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti masih mengelak bila jenderal yang biasa disapa Buwas itu akan dicopot dari jabatannya.

"Saya tidak tahu. Kita kan sedang membahas Wanjakti untuk para pati-pati Polri," katanya seusai upacara kenaikan pangkat sejumlah perwira polisi, Kamis, 3 September 2015, di Markas Besar Polri.

Badrodin membantah bila kedatangannya ke Istana menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan pada Rabu kemarin untuk membahas rencana pencopotan Budi Waseso.

"Pertemuan bersama Pak Luhut kemarin bukan terkait dengan masalah itu (pencopotan Buwas), tapi masalah lain. Ada beberapa kali rapat soal masalah yang terkait dengan Kompolnas dan PLN, karena hari ini ada kunjungan PLN," ucap Badrodin.

Sampai saat ini, ujar Badrodin, belum ada keputusan yang menyatakan Budi Waseso akan dicopot.

Sebelumnya, diisukan bahwa Budi Waseso akan segera dicopot sebagai Kabareskrim karena dianggap menciptakan kegaduhan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Beberapa tindakannya, seperti memperkarakan sejumlah elite Komisi Pemberantasan Korupsi dan menggeledah sejumlah instansi, dianggap menimbulkan kegaduhan politik. Menanggapi hal tersebut, Badrodin menganggap itu biasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Terkait dengan membuat gaduh atau tidak, itu kan masyarakat yang menilai yang membuat gaduh itu siapa. Selama ini memang biasa dilakukan seperti itu (penggeledahan). Sebelumnya, juga pernah ada penggeledahan di TPPI, penggeledahan di tempat-tempat lain. Sejauh ini tidak ada masalah," ujar Badrodin.

Menurut dia, jika memang ada keputusan mutasi terhadap Budi Waseso, itu adalah hal biasa di dunia kepolisian. "Saya juga bisa dimutasi setiap saat. Wakapolri juga bisa. Kabaintel, Kabareskrim, pejabat utama juga. Kan, enggak ada masalah," tuturnya.

Terkait dengan sejumlah kasus yang masih ditangani Budi Waseso--jika benar ada pencopotan, Badrodin menyatakan sistem akan tetap berjalan. "Sistemnya kan sudah berjalan. Kita kan hanya manajerial saja. Tapi mesin-mesinnya itu masih tetap. Masa iya, jika seandainya humas diganti, apa iya kemudian humas-nya terus tidak berfungsi," kata Badrodin.

Mengenai sosok pengganti Budi Waseso, Badrodin berujar, “Saya belum tahu. Kalau belum ada keputusan, ya belum tahulah. Itu sudah ada mekanismenya. Kita sudah punya tolok ukur untuk itu,"  ucapnya.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

1 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

2 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

2 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

2 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

2 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

2 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

7 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

7 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.