Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

EKSKLUSIF: Kisah Budi Waseso Saat Dikabari Keputusan Jokowi

Editor

Febriyan

image-gnews
Dari kiri: Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, mengikuti Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menaikkan pangkat Kapolda Papua Paulus Waterpauw. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Dari kiri: Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, mengikuti Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menaikkan pangkat Kapolda Papua Paulus Waterpauw. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Waseso datang ke kantor seperti biasa pada Jumat, 4 September 2015. Tiba pukul enam pagi di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, persis jadwalnya sehari-hari.

Malam sebelumnya, Buwas, sapaannya, baru saja menerima kabar melalui telepon dari seseorang "Yang sangat dipercaya," ujarnya saat ditemui di ruangannya, Jumat, 4 September 2015.

Telepon itu diterima Buwas pada pukul 23.10 WIB, Kamis, 3 September 2015. Orang di telepon mengabarkan bahwa keputusan presiden telah ditandatangani dan diturunkan pada Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Keppres tersebut berkaitan dengan pergeseran jabatan Buwas dari Kepala Bareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Buwas memastikan kabar tersebut baru diketahuinya saat itu. Selama tiga hari terakhir, isu pencopotan dirinya memang santer beredar tapi Buwas memilih tak mempersoalkan. Menurut Buwas, pergantian tersebut tak pernah dibicarakan dengan dirinya sebelumnya. Badrodin, hingga saat Tempo berbincang dengannya di ruangannya, belum menghubungi sama sekali.

Dia juga tak pernah dipanggil ke Istana terkait dengan penunjukan dirinya sebagai Kepala BNN walaupun jabatan itu berada di bawah koordinasi langsung presiden. "Tak perlu ke Istana, itu kan kewenangan presiden memilih siapa yang jadi Kepala BNN."

Tak bertemu dengan Kapolri, malam itu Buwas rupanya meriung dengan Wakapolri Komaris Jenderal Budi Gunawan. Buwas bertemu atasannya hingga pukul delapan malam. Dalam pertemuan itu, ucap Budi Waseso, mereka sama sekali tak membicarakan soal jabatan. "Atasan saya tahu persis bagaimana saya," ujarnya. "Saya orangnya memang tak peduli jabatan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Buwas sama sekali tak merasa keberatan dengan perpindahan tiba-tiba ini. Dia hanya mempunyai beban moril karena Bareskrim masih mengusut sejumlah kasus korupsi besar tapi sudah harus dia tinggalkan. Dia berjanji akan tetap mengontrol pengusutan kasus-kasus tersebut meskipun sudah tak menjabat lagi.

Budi juga tak menganggap perpindahan dirinya sebagai intervensi agar ia tak mengusut kasus tertentu. Ia menegaskan, pengusutan kasus-kasus itu harus tetap berjalan walaupun Bareskrim dipimpin nama baru. "Kalau kasus-kasus itu distop," ucap Budi. "Itu baru intervensi."

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Baca juga:
Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

1 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

2 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

2 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

2 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

2 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

2 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

6 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

7 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.