TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla berseberangan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo mewujudkan poros maritim. Hal tersebut terlihat dari pembelaan JK--sapaan Kalla--terhadap Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Richard Joost Lino seusai penggeledahan oleh Bareskrim pekan lalu.
“Kami (pelaku logistik) pesimistis maritim jadi tulang punggung logistik negara,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita di Jakarta, Kamis, 3 September 2015.
Menurut Zaldy, perlindungan JK terhadap Lino dan Pelabuhan Tanjung Priok jauh dari cita-cita mewujudkan biaya logistik yang murah. Segala kegaduhan di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti lamanya proses bongkar-muat (dwelling time) dan pengadaan crane, tak lepas dari peran otoritas pelabuhan sendiri. "Begitu juga sang Direktur, yang tak bisa lepas begitu saja dari tanggung jawab."
Zaldy menambahkan, intervensi JK terhadap urusan pelabuhan terjadi dalam pembatalan proyek Pelabuhan Cilamaya. Padahal Pelabuhan Cilamaya sudah diproyeksikan menggantikan pusat ekspor dan logistik yang dekat dengan pusat industri.
Pelabuhan Cilamaya, kata Zaldy, juga sudah melewati pengkajian matang selama empat tahun. “Kalau intervensi ini terus dibiarkan, jangan harap biaya logistik bisa turun.”
ANDI RUSLI