Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jelang Pilkada, Anggaran Publikasi Banyuwangi Capai Rp 6,6 M

image-gnews
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, anggaran publikasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015, meningkat menjadi Rp 6,65 miliar. Sebelumnya pada APBD 2015, anggaran publikasi sebesar Rp 4,35 miliar.

Peningkatan anggaran publikasi itu disetujui DPRD Banyuwangi dalam sidang paripurna pengesahan APBDP pada Senin 7, September 2015. Anggaran publikasi itu terdapat di Sekretariat Daerah dengan nama Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media.

Program terbagi menjadi lima kegiatan. Yakni, penyebarluasan informasi pembangunan daerah Rp 1,34 miliar, penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah daerah Rp 1,27 miliar, penyebarluasan informasi potensi wilayah Rp 1,37 miliar, penyebarluasan informasi liputan khusus Rp 1,37 miliar, dan penyebarluasan informasi seni-budaya Rp 1,3 miliar.

Tahun lalu, anggaran publikasi terealisasi Rp 5,65 miliar, sehingga mengalami peningkatan Rp 1 miliar dibandingkan APBDP 2015.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Ahmad Dahlan, mengatakan, besarnya anggaran publikasi sangat berpeluang menjadi ajang kampanye terselubung bagi kepala daerah yang akan maju lagi dalam pemilihan kepala daerah 2015. Sebab iklan-iklan yang dipasang pemerintah daerah, biasanya hanya berisi informasi sepihak tentang keberhasilan pembangunan daerah.

“Publikasi informasi oleh humas selama ini hanya jadi pencitraan kepala daerah,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Kamis, 10 September 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seharusnya, kata Dahlan, bagian humas pemkab bertugas memberikan literasi hukum dan kebijakan publik kepada masyarakat. “Humas itu kan fungsinya menjadi jembatan antara pemda dan masyarakat,” kata dia.

Menurut Dahlan, tingginya anggaran publikasi pemerintah daerah di media menjadi fenomena banyak daerah, setelah pemerintah pusat memperketat ketentuan bantuan sosial dan bantuan hibah. Oleh karena itu dia mendesak panitia pengawas kabupaten untuk proaktif mengawasi anggaran publikasi itu.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, saat dikonfirmasi, membantah jika peningkatan anggaran publikasi itu terkait dengan pencalonannya dalam pilkada. Menurut dia, program-program pembangunan daerah biasanya banyak selesai di akhir tahun, sekitar Oktober dan November. “Jadi publikasi pembangunan biasanya menumpuk di dua bulan itu,” katanya.

Azwar mengatakan, pemerintah daerah telah mengurangi dana hibah sebesar 35 persen, sehingga sebagian besar APBD Perubahan lebih banyak untuk belanja langsung kepada masyarakat.

IKA NINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

9 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Menteri PANRB Terima Hasil Tinjauan LKjPP

2 hari lalu

Menteri PANRB Terima Hasil Tinjauan LKjPP

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima Hasil Peninjauan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Rekrutmen CPNS Dibuka Mei 2024, Ini Instansi yang Umumkan Formasi

8 hari lalu

Pemerintah membuka 2.302.543 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Rekrutmen CPNS Dibuka Mei 2024, Ini Instansi yang Umumkan Formasi

Sejumlah instansi sudah umumkan formasi rekrutmen CPNS yang akan dibuka Mei tahun ini.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Presiden Jokowi Minta Kuota Khusus untuk Putra Daerah sebagai ASN di IKN

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Minta Kuota Khusus untuk Putra Daerah sebagai ASN di IKN

Presiden Jokowi minta ada rekrutmen bagi putra daerah untuk penempatan sebagai ASN di IKN Nusantara.


ASN Pria akan Dapat Cuti Dampingi Istri Melahirkan hingga 60 Hari

15 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
ASN Pria akan Dapat Cuti Dampingi Istri Melahirkan hingga 60 Hari

Aparatur sipil negara (ASN) akan mendapat hak cuti mendampingi istri melahirkan hingga 60 hari. Aturan ditargetkan rampung April 2024.


Menpan RB Bilang Pemerintah akan Beri ASN Cuti Ayah Saat Istri Melahirkan, Apa Alasannya?

15 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
Menpan RB Bilang Pemerintah akan Beri ASN Cuti Ayah Saat Istri Melahirkan, Apa Alasannya?

Cuti mendampingi istri yang melahirkan menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara.


Pemerintah Siapkan 2,3 Juta Formasi Baru dalam CASN 2024, 22 Persen untuk Guru di Daerah

31 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Pemerintah Siapkan 2,3 Juta Formasi Baru dalam CASN 2024, 22 Persen untuk Guru di Daerah

Pemerintah akan merekrut 2,3 juta lebih pegawai dalam CASN 2024, yang 419.419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di daerah,


Digelar Tiga Hari, Festival Pecinan Banyuwangi Angkat Kuliner dan Kesenian Khas Tionghoa

35 hari lalu

Pecinan Street Food menyuguhkan beragam atraksi seni hingga aneka kuliner khas Tionghoa selama tiga hari sejak Jumat, 23-25 Februari 2024 di di Tempat Ibadah Tri Dharma Hoo Tong Bio, Kecamatan Banyuwangi. (Diskominfo Kabupaten Banyuwangi)
Digelar Tiga Hari, Festival Pecinan Banyuwangi Angkat Kuliner dan Kesenian Khas Tionghoa

Festival Pecinan yang digelar tiga hari, 23-25 Februari 2024, menunjukkan bagaimana keguyuban dan keramahan semua etnis yang ada di Banyuwangi.


Terkini: Tanggapan Warga Rempang pada Keunggulan Prabowo-Gibran, Harga Pangan Kompak Naik Usai Pemilu

42 hari lalu

Sejumlah warga melakukan doa bersama menolak relokasi di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Terkini: Tanggapan Warga Rempang pada Keunggulan Prabowo-Gibran, Harga Pangan Kompak Naik Usai Pemilu

Berita terkini: Warga Rempang mengatakan akan tetap berjuang merespons keunggulan Prabowo-Gibran, harga pangan kompak naik usai Pemilu.