Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Serentak, Ini 5 Skenario Kecurangan Petahana  

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi memetakan lima varian atau kriteria yang dapat diklasifikasikan sebagai daerah petahana atau daerah yang merujuk pada wilayah yang memiliki kandidat yang masih memegang jabatan atau kuasa di daerah tersebut.

Pemetaan tersebut terkait dengan potensi munculnya politisasi birokrasi, kemungkinan penggunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan kewenangan yang bisa terjadi untuk kepentingan pemenangan.

Kode Inisiatif membagi daerah Petahana menjadi lima varian yang bisa memicu terjadinya politisasi birokrasi yakni:

1. Di daerah dimana kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi dan keduanya dipertemukan sebagai lawan pada saat Pemilu. Di daerah ini memiliki potensi pelibatan birokrasi yang kuat karena kepala daerah bisa menggunakan pengaruhnya, begitu juga dengan wakilnya. Hal ini mengakibatkan adanya tarik menarik dukungan di internal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semakin kuat.

2. Di daerah dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali maju, artinya keduanya tetap solid dalam satu paket untuk melawan kandidat kepala daerah lainnya. Varian ini rawan dengan potensi terjadinya Politisasi birokrasi karena kedua pasangan menguasai birokrasi Di wilayah tersebut dan memiliki akses untuk mengatur birokrasi.

3. Kepala daerah atau wakil yang melawan kepala daerah yang berasal dari daerah lain (yang kemudian mengajukan diri untuk menjadi kepala daerah atau wakil di daerah tersebut). Sehingga hanya muncul satu petahana dan tidak ada satu pembanding yang bisa mengontrol birokrasi,

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Kepala daerah atau wakil yang melawan kandidat non petahana, sehingga ia memiliki kemampuan untuk mengontrol birokrasi,

5. Kepala daerah atau wakil yang tidak lagi mencalonkan diri, namun mencalonkan anggota keluarganya atau kerabatnya untuk menjadi kandidat kepala daerah atau wakilnya, sehingga meski tidak maju dalam Pilkada namun kuasa yang dimiliki dapat memberikan kekuatan untuk mempolitisasi birokrasi.

Menurut Veri, Peta Petahana dan potensi Politisasi Birokrasi penting untuk dibentuk sebagai tindakan untuk mengantisipasi agar kekuatan birokrasi tidak digunakan sebagai alat pemenangan, karena berkaca pada pemilu kepala daerah pada tahun 2011 banyak pemilu kepala daerah yang harus berujung pada Mahkamah Konstitusi karena adanya Kasus Penyimpangan oleh Petahana.

DESTRIANITA K.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perludem Minta KPU Tetap Gunakan Kotak Suara Aluminium

19 Agustus 2017

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama dua komisioner Ilham Saputra dan Pramono Ubaid Thantowi (kanan), saat menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan Box plastik akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, 7 Agustus 2017. KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait rencana pengunaan kotak suara transparan yang akan menggantikan kotak suara yang rusak. TEMPO/Imam Sukamto
Perludem Minta KPU Tetap Gunakan Kotak Suara Aluminium

Titi Anggraini mengatakan kotak suara aluminium perlu terus digunakan untuk efisiensi biaya pemilu.


Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Perlu Dilakukan  

16 Agustus 2017

SI KORA maskot pemilu saat gladi bersih dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu berintegritas dan pawai/ karnaval kendaraan hias parpol di lapangan Monumen Nasional (15/3). Tempo/Aditia Noviansyah
Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Perlu Dilakukan  

Verifikasi partai politik dinilai perlu dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019.


Perludem Raih Open Government Awards di Paris, Prancis  

8 Desember 2016

Bruno Kaka Wawo, menunjukkan data suara hasil Pemilu, di Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Jakarta (22/4). Badan Pemenangan Pemilu PKPI menyatakan dalam proses internal partai memperoleh 3,7 persen suara nasional dalam Pemilu Legislatif 2014.TEMPO/Imam Sukamto
Perludem Raih Open Government Awards di Paris, Prancis  

Inisiatif Perludem, yakni API Pemilu, menyisihkan ratusan kandidat lain dari seluruh dunia.


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.