Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Volume Solar Bersubsidi pada 2016 Sebesar 16 Juta Kiloliter

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Seorang pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) duduk di tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang habis di SPBU Tamanan Kota Kediri, Jawa Timur, 25 Agustus 2014.  SPBU di wilayah Kota Kediri kehabisan BBM Jenis Solar sejak Ahad (24/8). ANTARA/Rudi Mulya
Seorang pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) duduk di tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang habis di SPBU Tamanan Kota Kediri, Jawa Timur, 25 Agustus 2014. SPBU di wilayah Kota Kediri kehabisan BBM Jenis Solar sejak Ahad (24/8). ANTARA/Rudi Mulya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan volume bahan bakar minyak solar bersubsidi pada 2016 sebesar 16 juta kiloliter.

"Jadi, 16 juta kiloliter untuk volume solar bersubsidi tahun 2016," kata Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika dalam rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis, 17 September 2015.

Angka itu disampaikan berdasarkan persetujuan sebagai hasil rapat kerja antara Komisi VII dan Kementerian ESDM.

Angka itu diturunkan mengingat semangat untuk mengurangi subsidi BBM dari tahun ke tahun.

Lagipula, prediksi realisasi penggunaan solar bersubsidi hingga akhir tahun 2015 sebesar 16,02 juta kiloliter.

Penggunaan solar bersubsidi pada 2014 sebanyak 16,24 juta kiloliter. Kuota solar bersubsidi berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 adalah 17,05 kiloliter.

Penyaluran solar bersubsidi sampai Agustus 2015 terealisasi sebesar 8,76 juta kiloliter, di mana prediksi realisasi sampai akhir tahun 2015 mencapai 16,02 juta kiloliter.

Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo dari fraksi Gerakan Indonesia Raya mengatakan subsidi solar tidak perlu mencapai 17,22 juta kiloliter karena mengingat semangat untuk mengurangi subsidi dari tahun ke tahun.

"Saya mengusulkan kalau bisa berkurang setiap tahun ke tahun berkurang," tuturnya.

Ia mengatakan pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Subsidi solar dibatasi sehingga harus ada effort (upaya) dari pemerintah untuk mengawasi lebih lanjut," katanya.

Kementerian ESDM menyampaikan pengajuan angka volume BBM solar bersubsidi sebesar 17,22 juta kiloliter.

"Kami punya keyakinan dan satu pandangan yang sejalan dengan bapak/ibu bagaimana tahun ke tahun volume subsidi berkurang dan kita geser ke produktif," ujarnya.

Ia mengatakan ke depan perlu adanya perubahan pola subsidi agar tidak hanya membuat harga yang berbeda.

Menurut dia, subsidi bisa saja dialokasikan ke sektor-sektor yang produktif.

Pemerintah juga menetapkan subsidi solar per liternya sebesar Rp1.000 pada volume solar bersubsidi tahun 2016.

Hal itu ditetapkan mengingat kebutuhan solar bersubsidi pada sejumlah sektor seperti transportasi, perikanan, pelayanan umum serta usaha kecil, mikro dan menengah.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

25 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

31 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.


Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

38 hari lalu

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

38 hari lalu

Tak Setuju Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Ekonom: Bisa Picu Lonjakan Inflasi
Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.


Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

39 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto berpidato tentang program makan siang dan susu gratis. Fakta di beberapa daerah, tak hanya anak-anak, para guru ternyata kekurangan gizi, kata Prabowo dalam pidato sebelum diskusi industri keuangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin malam, 29 Januari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?


Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

39 hari lalu

Eddy Soeparno. Dok. PAN
Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

39 hari lalu

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.


8 Dampak Kenaikan Harga BBM, Kendaraan Listrik Belum Tentu Laku

39 hari lalu

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Enam tuntutan Partai Buruh dalam aksi tersebut di antaranya, menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law, menolak PHK besar-besaran akibat ancaman resesi global pada tahun 2023, reforma agraria tanah untuk petani, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, serta kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
8 Dampak Kenaikan Harga BBM, Kendaraan Listrik Belum Tentu Laku

Berbagai sektor dapat terdampak dengan kenaikan harga BBM, salah satunya ekonomi.