TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan bantuan negara-negara tetangga untuk memadamkan kebakaran hutan jangan sampai bersifat politis. “Jangan sampai bantuan ini bersifat politis, tetapi semata-mata bantuan kemanusiaan,” kata Herman di Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2015.
Menurut dia, bantuan pemadaman kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap itu mestinya adalah bantuan kemanusiaan yang berada di bawah kontrol pemerintah Indonesia. “Sehingga batasan pemberi bantuan berada di bawah kontrol teknis pemerintah Indonesia,” katanya.
Sebelum bantuan asing ini datang ke Indonesia, pemerintah telah menurunkan sekitar 22.000 personel gabungan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana baik nasional maupun daerah yang dikerahkan untuk menangani kebakaran lahan. “Harus ditunjukkan ke rakyat bahwa pemerintah betul-betul serius menangani kejadian ini,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa bencana kabut asap sudah menjadi kejadian luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa juga. Salah satunya, katanya, dengan penetapan bencana nasional terhadap bencana ini. ”Presiden mengambil alih komando, sehingga seluruh pemangku jabatan sektoral dapat difungsikan optimal secara baik, juga melalui pendanaan,” kata Herman.
Saat ini Indonesia bersedia menerima bantuan dari negara-negara tetangga. Negara tersebut adalah Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok, dan Rusia. Bantuan difokuskan pada pesawat yang mampu membawa air seberat 10-12 ton untuk memadamkan titik-titik api di Sumatera dan Kalimantan.
ARKHELAUS WISNU
Video Terkait: