Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beras Menghilang di Cipinang, KPPU Sidak ke Karawang

image-gnews
21 ton beras impor impor masuk Banten. TEMPO/Darma Wijaya
21 ton beras impor impor masuk Banten. TEMPO/Darma Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Karawang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  melakukan inpeksi mendadak pasar beras Johar, Karawang, Jawa Barat Jumat siang, 27 November 2015. M Syarkawi Rauf, Ketua KPPU mengatakan, sidak itu dilakukan untuk mengetahui penyebab stok beras medium yang menipis di Pasar Induk Cipinang, Jakarta akhir-akhir ini.

Sambil memimpin sidak, Syarkawi bercerita kepada wartawan, ia pernah mendapat keluhan seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang. "Akhir-akhir ini, pengiriman beras dari Karawang selalu berkurang," ujar Syarkawi, menirukan pedagang beras itu.

Selama dua jam, Rombongan KPPU, menyisir beberapa toko beras di pasar Johar. Melihat stok beras yang melimpah di pasar Johar, membuat heran rombongan KPPU. Syarkawi menilai, stok beras medium di Karawang adalah surplus. “Kita juga heran kondisi di Karawang ini sangatlah surplus. Seharusnya hal itu tidak menyebabkan stok beras di pasar induk Cipinang menipis," kata dia.

Melihat kondisi yang janggal itu, Syarkawi menduga telah terjadi penimbunan dalam alur distribusi beras dari Karawang ke Cipinang. "Kita akan selidiki penyebabnya. Kita akan memperhatikan titik antara produsen dan konsumen," ungkap dia.

Dalam waktu dekat, KPPU akan melakukan penyelidikan mendalam ihwal penyebab kurangnya stok beras medium di Jakarta. “Kita akan melihat pendistribusian beras di pasar Johar kepada konsumen," ucap Syarkawi. “Kita juga melakukan sidak secara serentak di beberapa daerah yang menjadi produksi beras yakni Makasar, Karawang dan Jawa Timur,”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sopiah seorang pedagang beras, menuturkan stok beras di tokonya sangat lah mencukupi. “Harganya malahan turun untuk beras medium IR16 ini. Biasanya Rp 9.500 perkilogram menjadi Rp. 9.000 per kilogram karena panen yang masih melimpah dibeberapa daerah seperti Karawang, Indramayu, Subang, Cianjur, bahkan Makasar,” kata Sopiah, menjawab pertanyaan Syarkawi.

Sopiah mengaku sering menjual beras ke beberapa daerah diluar Karawang dengan penjualan normal. “Seperti Demak dan  Indramayu. Bekasi juga sering membeli langsung,” kata Sopiah.

Sementara itu, seorang petani yang menitipkan dagangan berasnya kepada Sopiah, mengatakan dirinya memiliki 70 karung beras. Akan tetapi, saat ini beras miliknya belum laku terjual. “Sudah beberapa hari beras saya belum terjual. Saya ingin lepas Rp 9 ribu perkilogram namun masih banyak yang menawar Rp 8.900 perkilogram,” kata dia.

HISYAM LUTHFIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

22 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

33 hari lalu

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.


Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

42 hari lalu

Penghitungan suara ulang saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan di Karawang, Jabar. ANTARA/Ali Khumaini
Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pemindahan perolehan suara dari satu caleg ke caleg lainnya.


Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

14 Januari 2024

Polda DIY menyita motor knalpot brong atau blombongan dari para simpatisan parpol yang konvoi di jalan raya apda Minggu, 12 Februari 2023. FOTO: Polda DIY
Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

Pemerintah dan polisi terus menekan penggunaan knalpot brong di Kabupaten Karawang.


UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

30 November 2023

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 30 November 2021. Buruh kembali berunjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2020 sebesar 10 persen. TEMPO/Prima Mulia
UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

UMK Bekasi sebesar Rp 5.34 juta mengalahkan UMK Karawang yang selama ini selalu memecahkan rekor menjadi upah minimum tertinggi di Indonesia.


Mendulang Daratan untuk Hadang Abrasi dan Pengikisan Lahan

31 Oktober 2023

Rumah seorang warga Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, pesisir Karawang hancur setelah dihantam ombak dan abrasi. TEMPO/Hisyam Luthfiana
Mendulang Daratan untuk Hadang Abrasi dan Pengikisan Lahan

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java membantu sekelompok masyarakat pesisir Karawang membuat daratan dan menyelamatkan desa dari abrasi


KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan paket bahan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi merek Minyakita kepada pengunjung bazar pangan murah di Kids Republic School, Jakarta Timur pada Sabtu, 1 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.


KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam media gathering di Tjikini Lima, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.


KPPU Sebut 2 Pelanggaran Penyebab Minyakita Langka dan Mahal, Apa Saja?

13 Februari 2023

Pedagang menata minyak goreng merek Minyakita dalam kemasan plastik di Pasar Rawa Kebo, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan masyarakat harus menunjukkan KTP saat membeli Minyakita. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli minyak yang digelontorkan pemerintah itu dalam jumlah berlebihan. TEMPO/Tony Hartawan
KPPU Sebut 2 Pelanggaran Penyebab Minyakita Langka dan Mahal, Apa Saja?

Minyakita yang semakin langka dan mahal disebut KPPU karena maraknya pelanggaran penjualan di berbagai wilayah.


Pedagang Sebut Minyakita Dijual Secara Bundling, Kemendag: Tidak Boleh

13 Februari 2023

Pedagang merapikan stok Minyakita di Pasar Komplek PJKA, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jumat, 3 Februari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Pedagang Sebut Minyakita Dijual Secara Bundling, Kemendag: Tidak Boleh

Kemendag melarang penjualan Minyakita secara bersyarat atau bundling yang diakui pedagang pasar.