TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk menyelidiki "anggaran siluman" sebesar Rp 1,8 triliun dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, akan mengandalkan anak-anak magangnya yang berprofesi sebagai auditor.
"Kami kerja sama erat dengan Pak Ketua (DPRD) untuk mengandalkan auditor luar. Kalau aku mengandalkan anak magang. Anak-anak magang tuh kebanyakan anak pinter semua, S2, yang udah biasa audit. Beberapa anak magang saya kan auditor. Nah, kami mulai temukan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di Balai Kota pada Sabtu, 27 November 2015.
Kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa dirinya juga tengah memeriksa KUA-PPAS 2016 dengan menggunakan jasa auditor independen. Dari hasil audit, ada beberapa SKPD yang mencoba memasukkan anggaran tanpa mencantumkan nama kegiatan yang biasa disebut nomenklatur. Besaran anggaran tanpa nomenklatur yang ditemukan oleh auditor yang dia sewa berjumlah Rp 1,88 triliun.
Menurut Prasetyo, anggaran tanpa nomenklatur terbesar ada pada Dinas Pendidikan. Dari total anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,58 triliun, hanya Rp 194 miliar yang memiliki nama kegiatan. Selebihnya, sekitar Rp 1,39 triliun, tidak ada nomenklaturnya.
Ada pula anggaran-anggaran lain yang disusun tanpa nomenklatur, seperti anggaran Unit Penyelenggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebesar Rp 400 miliar, anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp 68,59 miliar, anggaran Badan Promosi dan Penanaman Modal sebesar Rp 5,71 miliar, anggaran-anggaran "siluman" lainnya yang ditemukan dalam KUA-PPAS 2016.
Ahok mengakui, adanya "anggaran siluman" sebesar Rp 1,88 triliun yang ditemukan oleh Prasetyo, tidak lepas dari banyaknya pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berniat untuk "memainkan" anggaran. Ahok mengungkapkan, penggelembungan anggaran sudah menjadi budaya yang melekat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejak dulu.
Oleh karena itu, Ahok menginstruksikan anak buahnya untuk menerapkan konsep anggaran berbasis kinerja yang mana apabila ada dana keluar, dana tersebut harus memiliki fungsi yang jelas.
"Ini memang soal perlu apa enggak. Duit itu ikutin fungsi. Berbasis kinerja itu, anda bisa dipotong 90 persen lho. Tapi (dinas) yang lain bisa naik 500 persen. Tergantung prioritas," ujar Ahok.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Baca juga:
Ah, Rahasia Awet Muda Sandra Dewi di Tangan Si Berondong Ini
Kerlip Lampu Hijau di Bulan, Tanda Ada Kehidupan UFO?
