Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Kaget, di Papua Harga Sepiring Nasi Pecel Rp 70 Ribu  

image-gnews
Suasana di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua, telah selesai dibangun pasca konflik, 12 Desember 2015. TEMPO/Maria Rita
Suasana di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua, telah selesai dibangun pasca konflik, 12 Desember 2015. TEMPO/Maria Rita
Iklan

TEMPO.CO, Karubaga - Sulitnya transportasi membuat harga-harga bahan makanan di pedalaman Papua amat mahal. Hampir semua bahan makanan harus diangkut dengan pesawat udara yang kapasitasnya terbatas. Jika diangkut melalui jalur darat, harga bensin yang selangit (bisa sampai Rp 40 ribu per liter) membuat harga makanan tak bisa murah.

Pertengahan Desember 2015, di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Tempo sempat melihat sendiri bagaimana harga makanan yang mahal membuat warga lokal ragu untuk makan di warung atau restoran. Di sebuah warung yang berada di pojok Simpang Gilingan Batu, Karubaga, beberapa remaja harus mencocokkan jumlah uang di dompet mereka dengan menu dan daftar harga di sana sebelum memesan makanan.

Mereka berunding di luar warung sebelum mengutus seseorang untuk masuk menemui  pelayan. Ia menanyakan harga bakso semangkuk. Setelah membaca harga yang tertera di dinding warung, barulah dia memanggil temannya. Mereka kemudian berbisik sambil menghitung uang, baru memesan semangkuk bakso dan sepiring nasi ayam.

“Biasanya, anak-anak ini dari gunung turun ke Karubaga untuk bermain pada akhir pekan. Mereka hemat uang karena harga makanan memang mahal di pegunungan,” kata Deres Jigwa, Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Tolikara, yang menemani Tempo di warung itu, Jumat, 11 Desember 2015.

SIMAK:

Nilai Uang di Papua, Seribu di Jakarta Setara Sepuluh Ribu

Jangan Kaget, di Papua Harga Sepiring Nasi Pecel Rp 70 Ribu

Harga makanan di Tolikara memang bisa bikin ciut dompet yang sudah tipis. Semangkuk bakso biasa yang terdiri atas dua atau tiga butir bakso ukuran sedang dicampur sayur dan kuah dibanderol Rp 30 ribu. Bakso urat lebih mahal, semangkuk bisa Rp 35 ribu.

Mau sepiring nasi, sayur, dan ayam? Harganya mencapai Rp 25 ribu. Bahkan ada yang mematok Rp 35 ribu per porsi. Di warung makan seberang Rumah Sakit Umum Daerah Tolikara, seporsi nasi dengan lauk ikan dijual seharga Rp 60 ribu. Makan nasi dengan rendang harganya, ya ampun, Rp 70 ribu per porsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Wamena, harga makanan tak beda jauh dengan Tolikara. Di sana, Tempo membayar Rp 45 ribu untuk seporsi nasi, lalapan, dan sepotong paha ayam bakar. Di sebuah warung Padang di Wamena, untuk seporsi nasi, lalapan, dan ikan mujair, harganya bisa sampai Rp 70 ribu! Padahal, di Jakarta, makanan serupa harganya tak lebih dari Rp 15 ribu per porsi.

Di Jayapura sama saja. Meski di ibu kota provinsi, harga makanan tak jauh berbeda dengan di pedalaman wilayah pegunungan tengah Papua. Misalnya, nasi dengan lalapan plus seekor ikan mujair ukuran sedang berharga Rp 75 ribu.

Harga air minum kemasan juga mencengangkan. Sebotol air kemasan ukuran 1 liter harus dibayar Rp 12-15 ribu di Jayapura. Di wilayah Pegunungan Tengah, sebotol air kemasan ukuran 1 liter harus ditebus dengan uang Rp 25 ribu per botol.

MARIA RITA


Di Wamena Harga BBM Bisa Tembus Rp 100 Ribu... oleh tempovideochannel

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres
Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

Majelis Rakyat Papua. antaranews.com
MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.


Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres


Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

9 Juni 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, berfoto bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), di MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/20).
Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

Majelis Rakyat Papua menyatakan masyarakat membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar.


Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

27 Mei 2021

Sejumlah prajurit Yonif 315/Garuda mengikuti upacara pelepasan Satuan Tugas Pam Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Papua di Lapangan Yonif 315/Garuda, Gunung Batu, Kota Bogor, Ahad, 23 Mei 2021. ANTARA/Arif Firmansyah
Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

Kepala Bais TNI curiga gangguan keamanan di Papua bertujuan untuk menghentikan pembahasan RUU Otsus Papua.


Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

4 Maret 2021

Ilustrasi Pengeroyokan.
Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

Kuasa hukum aktivis Papua mengungkap sejumlah keganjilan dalam kasus dugaan pngeroyokan saat demonstrasi otonomi khusus Papua di DPR itu.


DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

22 Februari 2021

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Azis Syamsuddin mengatakan DPR terbuka terhadap revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diusulkan pemerintah


Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

17 Februari 2021

Ilustrasi warga Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, awal Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi
Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

Mabes Polri menduga ada penyelewengan pengelolaan dana otsus Papua.


DPR Tetapkan Anggota Pansus Otonomi Khusus Papua

11 Februari 2021

Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021.  TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Tetapkan Anggota Pansus Otonomi Khusus Papua

Sejumlah fraksi di DPR mengirim wakilnya mengisi Pansus Otonomi Khusus Papua .