Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Pajak Ternak Dibatalkan, Pedagang Sapi Lega  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) meninjau peternakan sapi di Balai Pembibitan Peternakan Sapi Padang Mengatas, Kecamatan Luwak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, 8 Oktober 2015. ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) meninjau peternakan sapi di Balai Pembibitan Peternakan Sapi Padang Mengatas, Kecamatan Luwak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, 8 Oktober 2015. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.COYogyakarta - Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi Segoroyoso (APDSS) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ilham Akhmadi mengatakan pedagang sapi di DIY lega setelah pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 Tahun 2015 baru-baru ini. "Aturan itu baru sempat berlaku di Jabodetabek dan cepat memicu lonjakan harga daging, pedagang di daerah ikut khawatir," katanya, Ahad, 24 Januari 2016. 

Dua pekan terakhir, pedagang resah karena aturan yang mulai berlaku pada 8 Januari 2016 itu menyebutkan hanya sapi indukan impor yang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Lonjakan harga daging sapi sempat terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga Rp 140 ribu per kilogram sepekan yang lalu. Sedangkan di Yogya, menurut Ilham, harga daging sapi masih Rp 115-120 ribu per kilogram. Harga itu tak jauh berbeda dengan harga pada akhir 2015.

Dia menilai kemunculan peraturan menteri itu membuktikan pemerintah punya pemahaman minim tentang tata niaga sapi saat merumuskan peraturan. Dia khawatir indikasi itu bisa menyebabkan sektor ternak sapi terus memburuk karena peraturan yang salah kerap muncul. "PMK Nomor 267 Tahun 2015 adalah salah satu contoh terburuk," tuturnya.

Menurut Ilham, peraturan itu punya konsekuensi luas karena mewajibkan pajak terhadap semua jenis hewan ternak, kecuali sapi indukan. Ilham khawatir aturan ini bisa menyebabkan pengenaan pajak 10 persen tiap transaksi penjualan sapi bakalan dan sapi potong oleh pedagang berstatus pengusaha kena pajak (PKP). "Tak ada penjelasan kategorinya. Sapi lokal maupun sapi impor bisa kena PPN," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalau aturan seperti ini berlaku di daerah, Ilham memperkirakan harga daging akan terkerek naik dan tak terserap konsumen. Keuntungan pedagang sapi juga makin tergerus. Contohnya, keuntungan pedagang dari hasil penggemukan sapi potong selama empat bulan rata-rata hanya 10 persen dari harga pembelian sapi bakalan.

Ilham juga mengkritik penjelasan pemerintah bahwa peraturan itu untuk melindungi peternak sapi lokal. Menurut dia, jika maksudnya pajak hanya bagi transaksi perdagangan sapi bakalan dan sapi potong impor, hasilnya adalah disparitas harga di pasar. "Harga sapi lokal otomatis lebih murah ketimbang sapi impor, sehingga sapi lokal makin banyak disembelih. Padahal saat ini saja populasinya terus menurun," ucapnya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

1 jam lalu

Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro,  seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Wahono Saputro, diperiksa untuk permintaan klarifikasi terkait harta kekayaan dalam LHKPN miliknya, yang telah dilaporkan ke KPK pada 7 Februari 2022 sebesar Rp.14,3 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.


Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

18 jam lalu

Indonesia dan Australia Memperluas Kemitraan di Bidang Pajak pada Senin, 22 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.


Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

1 hari lalu

Kejari Medan menahan mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo sebagai tersangka korupsi pengelolaan pengelolaan keuangan negara sebesar Rp8 miliar lebih pada 2018. Foto: TEMPO/Mei Leandha
Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.


Cerita dari Kampung Arab Kini

3 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.


Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

7 hari lalu

Suasana Open House Lebaran yang digelar Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa 16 April 2024. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi


Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

14 hari lalu

Restoran cepat saji Richeese Factory terkenal dengan ayam goreng pedas dengan tambahan saus kejunya. Ini profil pemilik Richeese Factory. Foto: Nabati Group
Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.


Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

15 hari lalu

Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.


Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

22 hari lalu

Kejaksaan Negeri Medan menahan mantan Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik Medan, Mangapul Bakara sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan negara sebesar Rp8 miliar lebih pada 2018. Foto: TEMPO/Mei Leandha
Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi


Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

23 hari lalu

Ilustarsi uang THR. Dokumentasi Disnaker)
Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.


Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

24 hari lalu

Suasana pelayanan pelaporan SPT Tahunan yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya.  Tempo/Budi Purwanto
Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.