Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nazir Foead Paparkan Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan  

image-gnews
Nazir Foead saat dilantik menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 20 Januari 2016. BRG menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut, pemetaan dan penetapan zonasi lindung dan fungsi budi daya. TEMPO/Subekti.
Nazir Foead saat dilantik menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 20 Januari 2016. BRG menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut, pemetaan dan penetapan zonasi lindung dan fungsi budi daya. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.COBanjarbaru - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead memaparkan strategi pencegahan kebakaran lahan gambut di hadapan Gubernur Kalimantan Selatan dan jajarannya pada Senin, 25 Januari 2016. 

"Polisi, TNI, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat harus saling bersinergi mencegah kebakaran itu terjadi kembali," kata Nazir yang pada 20 Januari 2016 dilantik Presiden Jokowi sebagai kepala BRG.

Menurut Nazir, TNI dan polisi dibantu BPBD menjadi ujung tombak dalam pencegahan kebakaran hutan karena memiliki akses dan sarana.

Dalam rapat koordinasi daerah ini hadir juga Kepala Polda Kalimantan Selatan Brigjen Agung Budi Maryoto, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK Karliansyah, dan sejumlah pemangku kepentingan di provinsi ini. 

BRG bertanggung jawab merestorasi tata kelola lahan gambut pada tujuh provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Papua. 

Nazir menjelaskan awal mula pembentukan BRG karena keprihatinan Presiden Joko Widodo atas kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terus berulang di Indonesia.

Peneliti Belanda menghitung emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 itu setara gabungan karbon yang dihasilkan negara-negara industri.

Akibat peristiwa ini, kata Nazir, Presiden Jokowi sempat cemas isu kebakaran hutan bakal diungkit Presiden Barack Obama saat kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat pada 26 Oktober 2015. Namun Presiden Jokowi lega karena Presiden Obama justru tidak menyinggung apa pun perihal kebakaran hebat di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dunia maklum karena kebakaran hutan di Indonesia akibat salah urus tata kelola lahan gambut sejak puluhan tahun lalu,” ujarnya. Menurut Nazir, Amerika pun sebagai negara adi daya tidak kuasa mengatasi kebakaran di lahan gambut. 

Kebakaran lahan gambut di Amerika, dia membandingkan, butuh waktu minimal sembilan bulan untuk dipadamkan. “Karena menunggu salju mencair. Meski salju turun, kalau belum mencair, di dalam tetap terbakar.”

Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A. Karim mengatakan budaya bercocok tanam dengan membakar lahan sudah tidak relevan diimplementasikan. Ia pun menampik anggapan membakar lahan kian menyuburkan tanah. “Mindset ini perlu diluruskan. Pengusaha juga tidak boleh bakar lahan dalam skala besar, begitu ada titik api tolong langsung dipadamkan,” ujar Tarmizi.

Karliansyah menyatakan kebakaran tahun lalu melumat 2,6 juta hektare lahan di Indonesia. Dari jumlah itu, lahan gambut yang terbakar seluas 853 ribu hektare. Meski cuma kisaran 38 persen dari total lahan yang terbakar, Karliansyah mengaku kebakaran gambut paling membuat menderita.

“Kami sudah menyiapkan sistem peringatan dini untuk mencegah kebakaran meluas. Kami minta semua pihak tanggap dan responsif. Semua harus koordinasi apakah itu (kebakaran) di lahan masyarakat, lahan konsesi, dan hutan lindung,” ujar Karliansyah.

DIANANTA P. SUMEDI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bersama Baznas, Berkolaborasi Menghimpun Potensi Zakat

27 hari lalu

Bersama Baznas, Berkolaborasi Menghimpun Potensi Zakat

Baznas hingga saat ini telah melakukan kolaborasi penuh dengan Lembaga Amil Zakat


Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Seorang wanita berenang di kolam renang rooftop di depan Menara Petronas yang diselimuti kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 September 2015. Kabut asap tersebut berasal dari hasil pembakaran lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan.  REUTERS/Olivia Harris
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.


Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Massa membawa poster saat melakukan aksi demonstrasi protes perubahan iklim ketika kabut asap menutupi kota akibat kebakaran hutan di Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah, 20 September 2019 REUTERS/Willy Kurniawan
Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.


Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

7 Oktober 2023

Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin memberikan kode saat berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.


Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

7 Oktober 2023

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.


Asap Tebal Kebakaran Hutan, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Belajar dari Rumah Mulai Hari Ini

2 Oktober 2023

Warga berada di tepi Sungai Batanghari yang diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jambi, Selasa 15 Oktober 2019. Sejumlah daerah di Provinsi Jambi masih diselimuti kabut asap sehingga membahayakan kesehatan warga. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Asap Tebal Kebakaran Hutan, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Belajar dari Rumah Mulai Hari Ini

Hal itu dilakukan lantaran kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti daerah tersebut.


Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan, Palangka Raya Pangkas Waktu Belajar di Sekolah

28 September 2023

Kendaraan melintas di jalanan yang diselimuti asap di daerah Panarung, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa, 17 September 2019. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebabkan kualitas udara di kota itu berbahaya untuk kesehatan warga. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan, Palangka Raya Pangkas Waktu Belajar di Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengundurkan jam masuk sekolah bagi peserta didik karena dikepung asap.


Membuat Basah Gambut Area Bandara Syamsudin Noor, Cara Kalsel Cegah Karhutla

31 Agustus 2023

Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel berupaya memadamkan api yang membakar lahan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, 21 Juni 2023. Belasan personel gabungan BPBD, Kepolisian dan Damkar swasta diterjunkan ke lokasi kebakaran yang telah menghanguskan sekitar dua hektare lahan di area ring satu Bandara Internasional Syamsudin Noor. ANTARA/Bayu Pratama S
Membuat Basah Gambut Area Bandara Syamsudin Noor, Cara Kalsel Cegah Karhutla

Kalsel melakukan pembasahan lahan dengan pembukaan pintu air di wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) area Bandara Syamsudin Noor.


Karhutla Masih Landa Riau, Manggala Agni dan TNI Lanjutkan Pemadaman

29 Agustus 2023

Petugas TNI menyemprotkan air untuk memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa 9 Maret 2021. Satgas Karhutla Riau terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran lahan yang masih terjadi di Provinsi Riau agar bencana kabut asap tidak kembali terulang. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Karhutla Masih Landa Riau, Manggala Agni dan TNI Lanjutkan Pemadaman

Manggala Agni dan TNI masih melanjutkan pemadaman kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, Riau, yang meluas.


Kebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Walhi Sebut Pemerintah Tak Serius Mengatasinya

20 Agustus 2023

Ilustrasi: Titik kebakaran hutan atau hotspot di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Antara/HO Pusdalops Kabupaten PPU)
Kebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Walhi Sebut Pemerintah Tak Serius Mengatasinya

Walhi menyebut kebakaran hutan di Kalimantan yang terus terulang karena pemerintah tidak serius mengurus Sumber Daya Alam (SDA).