Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kodam Siliwangi Cetak 495 Hektare Sawah Baru di Tasikmalaya

image-gnews
Ilustrasi kali irigasi dan persawahan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ilustrasi kali irigasi dan persawahan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Komando Daerah Militer III/ Siliwangi mencetak 495 hektare sawah baru di empat kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Satu areal yang dibuatkan sawah baru itu berada di Kampung Cikatulampa, Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah.

"Di sini jatah (pembuatan sawah baru) 100 hektare, jika wilayah mendukung bisa  220 hektare," kata Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Hadi Prasojo di lokasi sawah baru, Kamis, 11 Februari 2016.

Dia menjelaskan, wilayah di tempat pembuatan sawah baru sudah ada sumber air. Kodam Siliwangi, menurut Hadi, menargetkan membuat 6 ribu hektare sawah baru di Jawa Barat. Sawah akan dicetak di sejumlah kota dan kabupaten.

Tujuan mencetak sawah baru, tutur Hadi, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan. Dia berharap sawah baru tersebut sudah bisa dipanen hasilnya pada Juni tahun ini agar menutup beban impor beras pada tahun depan. "Utamakan ketahanan pangan," katanya.

Menurut Hadi, kondisi lahan pertanian di Jawa Barat sangat bagus. Apalagi Tasikmalaya sudah  sanggup mengeskpor beras ke luar negeri, termasuk Italia. "Tasikmalaya satu-satunya yang bisa ekspor ke Italia," katanya.

Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan 12 persen lahan persawahan di wilayahnya terkikis oleh pembangunan. Itu sudah termasuk 96 hektare sawah yang dipakai untuk membangun ibu kota Tasikmalaya di Singaparna. "Sebanyak 96 hektare sawah habis dan belum tergantikan sampai sekarang," ucap Uu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Uu menambahkan secanggih apapun teknologi yang ditemukan, jika sumber pangan kurang, masyarakat tetap akan kelaparan. Permasalahan pangan di Tasikmalaya, kata dia, bukan hanya pada lahan yang menyempit tetapi juga karena generasi muda enggan bertani. "Tidak ada yang meneruskan jadi petani," ucapnya.

Kepala Desa Padawaras Yayan Siswandi berujar telah mengajukan pencetakan sawah baru kepada Balai Penyuluh Pertanian pada 2014. Saat itu, ada kabar rencana pencetakan sawah dilaksanakan pada  2015. "Namun ada kendala, diundur. Baru 2016 ini dilaksanakan berkat kerjasama dengan TNI," ujar dia.

Lahan yang dicetak menjadi sawah baru, menurut Yayan, ada yang milik warga dan milik pemerintah desa atau tanah carik desa. Dulunya lahan tersebut berupa bukit yang ditanami kayu keras. "Prosesnya panjang, kita musyawarah dengan warga. Disosialisasikan ada program pencetakan sawah. Masyarakat siap karena saluran irigasinya sudah ada," katanya.

CANDRA NUGRAHA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

6 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

18 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

20 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

21 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

29 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

32 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

42 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

53 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

59 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

15 Februari 2024

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.